Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh gini ratio sebesar 0,382 pada Maret 2019. Gini ratio ini juga merupakan tingkat ketimpangan antara penduduk miskin dan kaya.

Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan, angka tersebut menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2018 yang sebesar 0,384. Sementara itu, jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2018 juga turun sebesar 0,007 poin dari yang sebelumnya sebesar 0,389.

"Gini ratio di daerah perkotaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,392, naik dibanding gini ratio September 2018 yang sebesar 0,391 dan turun dibanding gini ratio Maret 2018 yang sebesar 0,401," kata Suhariyanto di kantornya, Senin (15/7).

Sementara itu, gini ratio di daerah pedesaan pada Maret 2019 juga tercatat sebesar 0,317, turun dibandingkan dengan gini ratio September 2018 sebesar 0,319 serta gini ratio Maret 2018 yang sebesar 0,324.

Berdasarkan ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah angkanya di bawah sebesar 17,71 persen."Artinya pengeluaran penduduk pada Maret 2019 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah," imbuhnya.

Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,93 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah pedesaan, angkanya tercatat sebesar 20,59 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah.

Adapun provinsi yang mempunyai nilai gini ratio tertinggi yaitu tercatat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 0,423. Sementara yang terendah tercatat di Bangka Belitung dengan gini ratio sebesar 0,269.

Dibanding dengan gini ratio nasional yang sebesar 0,382 terdapat delapan provinsi dengan angka gini ratio lebih tinggi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (0,423), Gorontalo (0,407), Jawa Barat (0,402), Sulawesi Tenggara (0,399) DKI Jakarta (0,394), Papua (0,394), Sulawesi Selatan (0,389) dan Papua Barat (0,386).