Merdeka.com - Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika menyatakan ada beberapa kendala yang menjadi dasar permasalahan para investor minyak dan gas bumi (migas) untuk berbisnis di Indonesia. Kendala utama soal kepastian hukum yang menjadi penyakit kronis dalam industri migas.

Tidak adanya kepastian hukum, membuat investor berpikir dua kali untuk menanamkan investasi di Tanah Air. "Permasalahan utama itu kepastian hukum. Kalau uang yang dikeluarkannya besar pasti concern dengan kepastian hukum," ujarnya di JCC, Jakarta, Kamis (21/5).

Kardaya mencontohkan, rumor tentang revisi UU Migas yang telah muncul ‎sejak enam tahun lalu mampu mempengaruhi investasi di mana langsung menurun drastis. "Karena (investasi) yang akan masuk nunggu dulu, yang sudah masuk di dalam agak di rem. Jadi kalau rencana revisi, lakukan jangan terlalu banyak omong. Yang sekarang kita hadapi kan bicara ini itu," jelas dia.

Ketidakpastian hukum kedua soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membubarkan BP Migas dan menggantinya dengan SKK Migas. Disebutkan dalam keputusan tersebut, SKK Migas adalah institusi yang bersifat temporer.

"Kita berpikiran, kalau bersifat sementara pantas-pantasnya enam bulan lah, tapi ini lama sekali. Tidak ada rencana untuk dipermanenkan. Ini salah satu kepastian hukum, karena investor tidak suka berhadapan dengan institusi temporer," ungkapnya.

Terakhir ketidakpastian kasus proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) di selat Makassar antara pemerintah dan Chevron. Kondisi ini membuat investor lainnya takut dan berpikir jika proyeknya akan mengalami hal yang sama.

‎"Terakhir itu, mengenai insentif yang sering diberikan, tapi misalnya sakitnya sakit kepala, yang dikasih obatnya untuk sakit panu. Obatnya tidak pas. Inilah yang banyak terjadi. Yang diharapkan investor bukan itu, tapi dikasihnya itu," tutup dia.