Kesiapan 84 persen, Indonesia tak mundur dari liberalisasi ASEAN
Merdeka.com - Pemerintah menggelar rapat koordinasi terkait kesiapan Indonesia mengikuti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 di Jakarta, Rabu (12/3). Kesimpulannya, pemerintah tak akan mundur atau menunda keterlibatan dalam liberalisasi barang dan jasa tersebut.
"Saya kira on track. Tingkat score card kita 84 persen dari pelaksanaan Indonesia terhadap MEA, jadi itu sesuai rencana," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa usai rapat di Kemenko Perekonomian.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa ini mengingatkan bahwa tingkat kepatuhan negara lain di kawasan tak jauh beda. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi pemerintah mengurungkan niat bergabung dalam MEA.
Selain itu, MEA mencakup pula kerja sama intensif di bidang keamanan dan sosial budaya. Sehingga Kemenlu percaya keuntungan yang didapat Indonesia lebih besar bila bergabung di dalamnya.
Marty mengakui, terutama untuk sektor ekonomi, ada beberapa masalah yang harus dideteksi terkait pergerakan barang, jasa, manusia, dan investasi selepas investasi. Tapi dia menjamin pemerintah selalu berkomunikasi dengan dunia usaha untuk memetakan masalah.
"Tantangan itu harus dideteksi, tapi selain itu juga ada peluang, dengan adanya ekonomi ASEAn terintegrasi, justru semakin terbentang," ujarnya.
Ditemui terpisah, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan menilai untuk pengusaha mikro, perlu ada sokongan lebih lanjut. Dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya, pelaku UKM Indonesia kurang mendapat sokongan perbankan.
Oleh sebab itu, dia mengusulkan di rapat tadi, agar bank menyiapkan skema kredit dengan plafon lebih besar. Ini akan menjadi pinjaman yang berbeda dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini dijalankan pemerintah.
"Kalau saya lebih menekankan pada akses keuangan dan akses produktivitas, kalau bisa ada kebijakan baru. Kalau KUR kan hanya sampai Rp 500 juta, jadi itu usulannya tadi bukan KUR," kata Syarief.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Investasi Mulai Mengalir ke Indonesia, Investor Pantau Hal Ini Usai Pemilu 2024
Saat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaJokowi Ajak ASEAN dan Australia Perkuat Kemitraan di Usia Emas 50 Tahun
Jokowi mendorong penguatan kerja sama ekonomi dengan memperkuat integrasi ekonomi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tujuan Pemilu 1955 di Indonesia dan Hasilnya, Begini Sejarahnya
Pemilu 1955 ini menjadi yang pertama kali diadakan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1945.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lebih Baik Dibanding AS dan China
Artinya, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi dan angka inflasi relatif bagus dan rendah.
Baca SelengkapnyaBerkaca dari China, Nasib Indonesia Jadi Negara Maju atau Tidak Ditentukan 2 Pilpres Selanjutnya
Adapun perhitungan ini didapatnya setelah berkaca dari China, yang butuh waktu 40 tahun untuk jadi negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia.
Baca SelengkapnyaPrabowo Janjikan Pertumbuhkan Ekonomi 8 Persen Jika Jadi Presiden Selanjutnya
Untuk mencapai Indonesia emas tahun 2045, mulai tahun 2025 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6 persen hingga 7 persen.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen di 2024
Proyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu didorong oleh penyelenggaraan pemilu secara serentak 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Bertemu Pengusaha dan Investor di Vietnam, Ini Dampak bagi Indonesia
Jokowi menyoroti pentingnya kolaborasi sektor bisnis untuk mewujudkan visi bersama kedua negara.
Baca Selengkapnya