Merdeka.com - Pemilik Grup Medco Arifin Panigoro terlihat mendatangi Kementerian Koordinator Kemaritiman, Rabu lalu. Dia ingin meminta restu Rizal Ramli untuk mengakuisisi PT Newmont Nusa Tenggara.

Pengusaha nasional 70 tahun itu berencana mengoleksi 76 persen saham tambang beroperasi di Sumbawa Barat itu. Saat ini, saham ditaksir nilainya mencapai USD 2,2 miliar tersebut masih berserak di tangan Newmont Mining Corporation, Sumitomo, dan Pukuafu Indah.

Jelas Rizal mendukung. Sebab, itu menunjukkan kemampuan nasional mengelola pertambangan besar.

Terlebih lagi, Arifin berencana membangun smelter atau pabrik pengolahan produk tambang senilai USD 500 juta-USD 600 juta. Sesuatu yang sungkan dibangun Newmont sendirian saat ini, lantaran investasinya kelewat mahal.

Di sisi lain, rencana akuisisi ini melahirkan pertanyaan. Apa kabar divestasi saham Newmont?

Sudah sekitar lima tahun, penuntasan pembelian tujuh persen sisa saham divestasi Newmont menggantung. Itu terhitung mulai 2010.

Dalam Kontrak karya 1986 disebutkan saham mayoritas Newmont, sebesar 80 persen, dipegang Newmont Venture Limited (NVL) bentukan Newmont Mining Corporation dan Sumitomo. Sisa saham sebesar 20 persen dipegang perusahaan nasional, PT Pukuafu Indah (PI).

Berdasarkan pasal 24 kontrak karya tersebut, NVL wajib mendivestasikan sahamnya sebesar 31 persen secara bertahap dalam kurun 2006-2010. Masing-masing sebesar 3 persen pada 2006, 7 persen (2007), 7 persen (2008), 7 persen (2009), dan 7 persen (2010).

Sebanyak 24 persen telah dimiliki PT Multi Daerah Bersaing (MDB). Itu merupakan perusahaan patungan milik Multicapital, anak usaha Grup Bakrie, dan PT Daerah Maju Bersaing (DMB). Perusahaan disebut terakhir itu milik Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa dan Sumbawa Barat.

Nah,pada April 2011,pemerintah pusat memutuskan untuk membeli tujuh persen sisa saham divestasi. Harga sudah disepakati sekitar USD 246,6 juta, turun dari tawaran awal USD 271 juta.

Jika ini terwujud, komposisi pemegang saham Newmont menjadi NVL (49 persen), MDB (24 persen), PI (20 persen), dan pemerintah pusat (7 persen). Artinya, investor asing tak lagi menjadi pengendali.

Sayang, Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan keberatan dengan rencana pembelian tersebut. Persoalan ini akhirnya dibawah ke Mahkamah Agung dan berujung putusan pemerintah pusat harus meminta izin DPR sebelum membeli saham divestasi Newmont.

Sejak itu, keseriusan pemerintah perlahan menguap.

Marwan Batubara, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), mendukung setiap langkah pengusaha nasional berniat ambil alih Newmont.

"Namun, satu hal juga yang kami ingin, saham tujuh persen harus tetap diberikan pada pemerintah pusat. Ini untuk menambah penerimaan negara," katanya, kemarin.