Kesal Banyak Aset Negara Nganggur, Jokowi Cabut 2.078 Izin Konsesi Tambang & Hutan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak kesal dengan banyaknya aset negara yang tidak produktif dan dibiarkan begitu saja. Pemerintah telah memberikan izin konsesi lahan namun tidak dikelola sama sekali sehingga menjadi aset nganggur.
"Salah satu hal yang berat ini kita terlalu banyak membiarkan aset-aset negara menjadi aset-aset yang tidur dan aset nganggur," kata Jokowi di acara Outlook Ekonomi Indonesia 2023 di Hotel Ritz Calton, Jakarta Selatan, Rabu (21/12).
Jokowi membeberkan banyak lahan yang telah mendapatkan konsesi dari kementerian negara puluhan tahun tapi tidak kunjung digarap. Ada yang mendapatkan izin 10 tahun, 15 tahun hingga 20 tahun.
Dia pun telah memerintahkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk mencabut izin konsesinya. Kemudian dialihkan kepada pihak yang memiliki kemampuan baik dari segi modal maupun sumber daya manusia (SDM) untuk dimanfaatkan dengan optimal.
"Cabut! Berikan kepada yang punya kemampuan baik finansial atau SDM buat menggarap aset itu menjadi aset yang yang produktif," kata Jokowi.
Hasilnya sebanyak 2.078 izin konsesi untuk tambang dan perhutanan dicabut pemerintah. Aset-aset tersebut akan dialihkan kepada pihak yang bisa mengelolanya. Sehingga diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada ekonomi nasional.
"Sehingga memberikan dampak yang positif ke ekonomi kita," pungkasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaJokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi: ASN, TNI, Polri dan BIN Harus Netral
Netralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat
Menurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
Baca SelengkapnyaBeras Langka, Jokowi Perintahkan Bapanas Tambah Stok Beras Kemasan 5 Kg
Presiden Jokowi perintahkan Bapanas stok beras kemasan 5 kg di ritel modern tersedia.
Baca SelengkapnyaJokowi Kaget Lulusan S2 dan S3 Indonesia Kalah dari Vietnam dan Malaysia
Jokowi bakal menggelontorkan anggaran agar populasi produktif S2 dan S3 di Indonesia bisa meningkat drastis.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, NasDem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Baca Selengkapnya