Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kesal Banyak Aset Negara Nganggur, Jokowi Cabut 2.078 Izin Konsesi Tambang & Hutan

Kesal Banyak Aset Negara Nganggur, Jokowi Cabut 2.078 Izin Konsesi Tambang & Hutan tambang. shutterstock

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak kesal dengan banyaknya aset negara yang tidak produktif dan dibiarkan begitu saja. Pemerintah telah memberikan izin konsesi lahan namun tidak dikelola sama sekali sehingga menjadi aset nganggur.

"Salah satu hal yang berat ini kita terlalu banyak membiarkan aset-aset negara menjadi aset-aset yang tidur dan aset nganggur," kata Jokowi di acara Outlook Ekonomi Indonesia 2023 di Hotel Ritz Calton, Jakarta Selatan, Rabu (21/12).

Jokowi membeberkan banyak lahan yang telah mendapatkan konsesi dari kementerian negara puluhan tahun tapi tidak kunjung digarap. Ada yang mendapatkan izin 10 tahun, 15 tahun hingga 20 tahun.

Dia pun telah memerintahkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk mencabut izin konsesinya. Kemudian dialihkan kepada pihak yang memiliki kemampuan baik dari segi modal maupun sumber daya manusia (SDM) untuk dimanfaatkan dengan optimal.

"Cabut! Berikan kepada yang punya kemampuan baik finansial atau SDM buat menggarap aset itu menjadi aset yang yang produktif," kata Jokowi.

Hasilnya sebanyak 2.078 izin konsesi untuk tambang dan perhutanan dicabut pemerintah. Aset-aset tersebut akan dialihkan kepada pihak yang bisa mengelolanya. Sehingga diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada ekonomi nasional.

"Sehingga memberikan dampak yang positif ke ekonomi kita," pungkasnya.

(mdk/azz)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024

Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024

Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi: ASN, TNI, Polri dan BIN Harus Netral

Jokowi: ASN, TNI, Polri dan BIN Harus Netral

Netralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.

Baca Selengkapnya
Isu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat

Isu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat

Menurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Beras Langka, Jokowi Perintahkan Bapanas Tambah Stok Beras Kemasan 5 Kg

Beras Langka, Jokowi Perintahkan Bapanas Tambah Stok Beras Kemasan 5 Kg

Presiden Jokowi perintahkan Bapanas stok beras kemasan 5 kg di ritel modern tersedia.

Baca Selengkapnya
Jokowi Kaget Lulusan S2 dan S3 Indonesia Kalah dari Vietnam dan Malaysia

Jokowi Kaget Lulusan S2 dan S3 Indonesia Kalah dari Vietnam dan Malaysia

Jokowi bakal menggelontorkan anggaran agar populasi produktif S2 dan S3 di Indonesia bisa meningkat drastis.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, NasDem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, NasDem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral

Baca Selengkapnya