Merdeka.com - Tidak seperti biasanya, Minggu (20/1) pagi suasana ruang check in Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman terlihat lengang, hanya ada beberapa calon penumpang. Kenaikan harga tiket pesawat sejak dua pekan terakhir membuat orang berpikir ulang untuk bepergian menggunakan si burung besi itu.

Jika dalam kondisi normal, harga tiket pesawat rute Padang-Jakarta kelas ekonomi untuk maskapai berbiaya murah hanya sekitar Rp 700.000 hingga Rp 900.000, saat ini melonjak menjadi Rp 1,3 juta.

Harga tiket serupa untuk maskapai layanan penuh yang sebelumnya berkisar Rp 900.000 hingga Rp 1,3 juta naik hingga Rp 1,9 juta. Kenaikan tersebut diperparah oleh kebijakan bagasi berbayar oleh maskapai. Hal itu membuat para penumpang yang membawa barang banyak harus merogoh kocek lebih dalam lagi.

Namun, ada yang aneh karena terdapat maskapai untuk rute Padang-Jakarta transit di Kuala Lumpur dengan lama perjalanan 7 jam 45 menit malah harga tiketnya hanya Rp 1.124.000 atau lebih murah dari pada penerbangan langsung.

"Masa saya mau ke Jakarta karena ingin murah harus lewat Malaysia dulu, mesti punya paspor dulu, ini kan sudah tidak masuk akal secara logika," kata Ardi, salah seorang warga Padang seperti dikutip dari Antara, Senin (21/1).

Kenaikan harga tiket pesawat membuat jumlah penumpang pengguna jasa angkutan udara di Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman berkurang hingga 3.000 orang per hari berdasarkan data yang dihimpun dari PT Angkasa Pura II selaku pengelola bandara.

Pimpinan Humas PT Angkasa Pura II BIM Fendrick Sondra menyebut pergerakan penumpang saat ini untuk kepergian dan kepulangan hanya sekitar 7.000 penumpang, turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 11.000 penumpang. Pada 18 Januari 2019 total penerbangan regional yang datang dan pergi sebanyak 29 pesawat dengan jumlah pergerakan penumpang 8.657 orang.

Berdasarkan pertemuan yang dilakukan Komisi V DPR RI menjelang Lebaran 2018 terungkap, tarif tertinggi atau batas atas tiket pesawat udara untuk rute Jakarta-Padang kategori maskapai dengan pelayanan penuh Rp 2 juta mengacu kepada peraturan dari Kementerian Perhubungan.

Maskapai yang masuk kategori pelayanan penuh, Garuda Indonesia dan Batik Air, dengan tarif batas atas rute Jakarta-Padang Rp 1,9 juta dengan jarak tempuh 937 kilometer.

Maskapai dengan kategori "no frill service" atau berbiaya murah tarif batas atas untuk rute Padang-Jakarta Rp 1,7 juta dan batas bawah Rp 1,6 juta. Maskapai yang masuk kategori itu, Lion Air, Express Air, Wings Air, dan Citilink.

Untuk rute Padang-Bandung tarif batas atas Rp 1,6 juta, Padang-Batam Rp 1 juta, Padang-Palembang Rp 1,2 juta, Padang-Pekanbaru Rp 640 ribu, dan Padang-Kualanamu Rp 1,2 juta.

Menurut Pejabat Kantor Otoritas Bandara Wilayah 6 Padang Agus Subagyo, rute Jakarta-Padang merupakan satu di antara tujuh jalur penerbangan dengan kategori amat padat di Indonesia.

Kenaikan harga tiket pesawat udara rute Padang-Jakarta dinilai berdampak terhadap sektor pariwisata di Kota Padang. "Kenaikan tiket pesawat ini akan mematikan sektor pariwisata apalagi Padang dikenal sebagai salah satu kota tujuan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran," kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang Medi Iswandi.

Kenaikan harga tiket tersebut diperparah dengan kebijakan bagasi berbayar yang pada akhirnya akan mematikan industri oleh-oleh. "Tidak ada lagi orang yang mau beli oleh-oleh, ini akan mematikan UKM, apalagi biaya bagasi lebih mahal daripada nilai oleh-oleh yang dibeli," ujarnya.

Pada sisi lain, dia melihat lebih murahnya tiket pesawat Padang ke Kuala Lumpur dari pada Padang Jakarta juga akan membuat devisa keluar.

Akhirnya orang Sumbar malah berwisata ke luar negeri, untuk ke Padang-Jakarta tiket saja habis Rp 4 juta, sedangkan ke Puket hanya Rp 2,6 juta sudah masuk tiket hingga penginapan.

Berdasarkan penelusuran, kata dia, hotel juga banyak kosong saat ini karena orang yang hendak mengadakan acara di Padang akan berpikir ulang karena tiket mahal.

Medi menilai selama ini pengguna pesawat udara lebih banyak berwisata karena yang melakukan perjalanan dinas tidak terlalu banyak. "Karena tiket mahal tentu orang akan mengurungkan niat untuk liburan," ujarnya.

Apalagi, saat ini kepariwisataan sudah mulai menjadi gaya hidup namun karena persoalan ini menjadi terhenti dan berdampak pada sektor pendukung, seperti hotel, restoran, hingga transportasi.

"Semua mata rantai yang terkait sektor pariwisata akan terimbas, hal sederhana adalah transportasi daring akan sepi penumpang," katanya.

Di balik mahalnya harga tiket pesawat, jumlah penumpang bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dengan rute Padang-Jakarta mengalami peningkatan hingga 70 persen dalam dua pekan terakhir.

"Kalau melihat dari data penumpang ada peningkatan dari Januari 2019, dengan peningkatan hingga 70 persen dibandingkan sebelumnya," kata Kepala Staf Perusahaan Bus PT Naikilah Perusahaan Minang (NPM) Perwakilan Padang, Heru Wanda.

Dengan meningkatkan jumlah penumpang tersebut, pihak perusahaan menambah keberangkatan bus.

Sebelumnya dalam sehari, pihak NPM memberangkatkan dari Sumbar setidaknya tiga atau empat bus, dengan rincian dua bus AC dan dua bus ekonomi. Saat ini, dalam sehari pihaknya memberangkatkan hingga tujuh bus kelas AC dan ekonomi.

Menyikapi kenaikan tiket pesawat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyurati dua maskapai, masing-masing Garuda Indonesia Group dan Lion Air Group.

"Sudah banyak keluhan masyarakat tentang hal ini. Pengusaha tur dan travel juga merasakan dampaknya karena itu kita surati dua maskapai itu," kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno Surat serupa, disebutnya sudah beberapa kali dikirimkan pada maskapai namun tidak mendapatkan tanggapan, sedangkan secara kewenangan pemprov tidak bisa mengurus secara langsung persoalan tiket.

Irwan memahami harga yang diterapkan oleh Garuda Indonesia Rp 1,9 juta sekali jalan itu masih berada dalam harga batas atas sesuai aturan.

Namun, harga itu menjadi acuan maskapai lain sehingga hampir semua penerbangan berharga mahal, termasuk kategori penerbangan berbiaya murah Kebijakan bagasi berbayar juga menjadi perhatian pemerintah daerah karena mengancam kelangsungan usaha menengah, keci, dan mikro berkaitan dengan pariwisata.

Wisatawan akan enggan berbelanja oleh-oleh karena tidak ingin membayar lebih untuk bagasi. Padahal, belanja oleh-oleh para wisatawan sebagai dampak ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat.