Merdeka.com - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih merancang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Beleid itu nanti akan jadi acuan tenaga kerja terampil di Tanah Air menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015.

Tujuannya supaya warga Indonesia di sektor skilled labour tidak kalah bersaing dengan pekerja asal Singapura, Malaysia, Thailand, atau Filipina. Tenaga kerja terampil merupakan salah satu sektor yang akan diliberalisasi pada MEA tahun depan.

"Jadi ada penghalang bagi masyarakat dari luar karena mereka harus mengurus sertifikat itu, jadi kita masih bisa melindungi pemuda-pemuda kita juga," kata Dirjen Pembinaan dan Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja Kemenakertrans Bagus Murjiyanto di sela-sela diskusi Kamar Dagang dan Industri, Jakarta, Kamis (3/4).

Adapun sertifikasi ini diakui Bagus baru berjalan maksimal di sektor pekerja konstruksi dan pariwisata. Itu karena kementerian pembina teknisnya berperan aktif, dalam hal ini Kemenparekraf dan Kementerian PU.

Otoritas tenaga kerja berharap sektor usaha lain segera memetakan mana kebutuhan tenaga kerja yang harus diproteksi lewat sertifikasi.

Salah satu insentif agar warga Indonesia mengisi posisi-posisi tersebut adalah pembedaan pola pengupahan. Ke depan, pekerja terampil dengan sertifikat SKKNI akan digaji berdasarkan kinerja.

Tapi kata Bagus, sistem ini masih harus dibicarakan kembali bersama para pengusaha per sektor.

"Kita mengarah ke pengupahan berbasis kinerja, ada target yang kalau tidak terpenuhi ada konsekuensinya. Tentu teman-teman industri yang tahu persis apa saja standarnya. Yang jelas pekerja bukan menghabiskan waktu dan menunggu arahan, tapi ada sesuatu yang harus dicapai," ujarnya.

Ditemui terpisah, Wakil Ketua Kadin Bidang Kebijakan Publik Hariyadi B. Sukamdani mendesak pemerintah segera merampungkan rancangan besar sistem sertifikasi.

Saat ini tanpa ada liberalisasi saja pekerja asing sudah banyak masuk ke Indonesia. Pria berbisnis di bidang perhotelan itu mengakui, dari segi produktivitas, pekerja asal Filipina atau Thailand lebih rajin dari pekerja Indonesia, dan bayarannya tak jauh beda.

"Kalau yang terampil dari luar negeri memenuhi posisi menengah di industri kita kan tidak bagus juga. Saya pernah rekrut orang Filipina untuk manajer. Gaji mereka lebih mahal dikit, tapi produktivitas mereka memang tinggi," kata Hariyadi.

Data Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 2013 memperlihatkan jumlah tenaga kerja yang kurang terdidik di Indonesia masih tinggi yakni mereka yang berpendidikan di bawah SD dan SMP mencapai 68,27 persen atau 74.873.270 jiwa dari jumlah penduduk yang bekerja sekitar 110.808.154 jiwa.