Merdeka.com - Usai rapat dengar pendapat dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Senin (2/9), Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Aziz mengaku mendapat laporan adanya transaksi dari salah satu calon deputi Gubernur BI yang patut dicermati.

Transaksi sekitar Rp 300 juta berlangsung satu kali yang terjadi pada Oktober 2012. Dia menyebutkan, pengiriman uang tersebut berasal dari perusahaan sekuritas. Hanya saja, saat itu Harry tidak menyebutkan siapa nama calon deputi gubernur BI yang transaksinya perlu dicermati.

Santer beredar, sosok yang dimaksud Harry adalah Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Mirza Adityaswara. Mirza mengklaim telah transparan melaporkan harta kekayaan terkait pencalonannya sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI).

"Awal tahun 2012 saya buka rekening untuk donasi pasar modal. Kan tadi saya katakan Perusahaan sekuritas yang baik, emang harus laporkan kalau pertama kali nasabah buka rekening dan tidak ada larangan bagi orang buka rekening di perusahaan sekuritas," ujarnya saat di Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa (3/9).

Dirinya mengakui, semua kekayaannya sudah disampaikan dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (HKPN). "Saat pelaporan pajak saya juga selalu ada laporan termasuk saat LHKPN," jelas dia.

Apa benar transaksi Rp 300 juta itu ke rekening Mirza? Dia tidak membantahnya. Namun hanya menegaskan bahwa nilai tersebut masih terbilang wajar. "Iya kan selama ini saya lama kerja di perusahaan asing dan sekuritas. Kalau jumlah segitu menurut saya normal," ungkapnya.

Terkait benar atau tidaknya tudingan PPATK, Mirza menanggapi hal tersebut dengan santai. "PPATK tidak menuding ya cuma sampaikan fakta karena semua lembaga keuangan harus melaporkan," jelas dia.

Dia mengatakan, jika memang kekayaan dan transaksi tersebut disebut-sebut tidak wajar, maka Mirza mempersilakan beberapa pihak menilainya.

"Mencurigakan itu ada beberapa definisi, misalkan orang baru pertama kali transaksi atau orang yang lakukan tindak pidana," tutupnya.