Merdeka.com - Komisi XI DPR RI mengusulkan adanya perubahan terhadap indikator pembangunan Nilai Tukar Petani (NTP) dari 102-104 menjadi 103-105. Sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari 102-105 menjadi 104-105.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto mengatakan, penetapan indikator pembangunan sebelumnya sudah sangat rasional, sehingga tidak perlu adanya perubahan ke atas. Apalagi perhitungan tersebut juga mempertimbangkan beberapa subsektor yang mengalami kenaikan.

"Di tahun 2022 kita perlu melihat angka NTP dan NTN yang terakhir. Jadi kalau lihat, NTP terakhir rilis Mei 2021 itu angkanya 103,39 kalau dilihat di sana masuk range tapi yang perlu jadi catatan warning dari Menkeu," katanya dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI, Selasa (8/6).

Dia mengatakan, ada lima subsektor pada NTP, di antaranya adalah tanaman pangan, holtikultura, perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan. Menurutnya angka yang dirilis pada Mei tersebut sudah cukup bagus bahkan naik dari sebelumnya, karena tanaman perkebunan rakyat.

"Ini sangat bagus karena CPO dan karet bagus. Tapi ga ada jaminan komoditas menurun ini akan terpegang. Saya pribadi 102 - 104 ini reasonable (masuk akal)," jelasnya.

Sementara itu untuk indikator pembangunan NTN sebelumnya dipasang 102 - 105. Pertimbangan ini diambil melihat capaian terakhir pada Mei 2021 sebesar 104,8. Hanya saja, untuk nilai tukar nelayan perlu diperhatikan bahwa struktur produksinya jauh berbeda dari tanaman pangan.

"NTN produksi struktur produksi dipengaruhi oleh pakan, bahan baku dari impor. Jadi dipengaruhi pergerakan harga pangan internasional. kalau range ini juga sangat bagus," jelasnya.

Kata Sri Mulyani

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Bendahara Negara itu menginginkan sekalipun ada perubahan namun tetap pada range sebelumnya.

"Kalau memang ada sense perbaikan mungkin upper end dinaikkan tetapi tetap di dalam range tadi apakah 102 diubah jadi 103, tapi yang ke atasnya ditambah dari 104 jadi 105 kemudian NTN juga sama. Saya usulan seperti itu," tandasnya.

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI bersama pemerintah menyepakati target pertumbuhan ekonomi disepakati sebesar 5,2 persen hingga 5,8 persen, inflasi antara dua persen hingga empat persen, nilai tukar rupiah Rp13.900 per USD sampai Rp15.000 per USD, dan tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,32 hingga 7,27 persen.

Sementara untuk target pembangunan, tingkat pengangguran ditargetkan antara 5,5 sampai 6,3 persen, tingkat kemiskinan 8,5 sampai sembilan persen, gini rasio 0,376 sampai 0,378, dan indeks pembangunan manusia (IPM) 73,41 sampai 73,46.

Seluruh target asumsi dasar dan target pembangunan tidak mengalami perubahan dari usulan pemerintah. Namun indikator pembangunan Nilai Tukar Petani (NTP) dinaikan dari 102-104 menjadi 103-105 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari 102-105 menjadi 104-105.