Kepala BPS curhat ke JK soal kendala sensus ekonomi 2016

Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) tengah melakukan sensus ekonomi selama periode 1-31 Mei 2016, untuk mendata seluruh usaha yang dilakukan di tempat tetap, di tempat tidak tetap, di rumah tangga, kaki lima, pedagang keliling dan usaha online.

Kepala BPS Suryamin mengatakan sensus ekonomi yang dilakukan 10 tahun sekali ini pasti akan ada perubahan mengenai data kegiatan ekonomi. Dia mencatat, pada 2006, jumlah usaha di Indonesia sebanyak 22,6 juta usaha.

"Kita belum tahu sekarang melihat struktur ekonomi pasti akan berubah karena sekarang era IT," ujar Suryamin di rumah dinas Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Jakarta, Jumat (27/5).

Selama sensus dilakukan, kata dia, masih banyak kendala yang dialami petugas sensus. Seperti masih ada masyarakat yang enggan didata usahanya, dan sulitnya mendata usaha di kawasan industri karena harus ada izin dari pengelola kawasan.

"Juga ada yang memang harus mendapat izin kalau di kawasan perdagangan, industri, kawasan aktivitas ekonomi. Harus ada izin dari pengelola kawasannya. Ini turunnya ada yang dipertengahan bulan. Sekarang juga sedang kami sisir," kata dia.

Selain itu, masih ada keraguan masyarakat bahwa sensus ekonomi ada sangkut pautnya dengan pajak. Juga masih banyak masyarakat yang takut dipungut biaya jika disensus data usahanya.

"Ini perlu kami sampaikan kembali, tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Data individu perusahaan juga dijamin kerahasiaannya. Tidak akan kami publikasikan. Jadi kalau bapak presiden dan wakil presiden sudah meluangkan waktu seperti ini kami mengharapkan apalagi para pelaku usaha mau disensus," pungkas Suryamin.