Kepala BKPM janji perizinan investasi listrik hanya 3 bulan

Kamis, 5 Februari 2015 10:43 Reporter : Novita Intan Sari
Kepala BKPM janji perizinan investasi listrik hanya 3 bulan Kepala BKPM Franky Sibarany. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Sejak Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diujicoba 15 Januari lalu, badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat ada 12 proyek ketenagalistrikan yang diajukan perizinannya. Masing- masing 3 proyek penanaman modal asing (PMA) dan 9 proyek merupakan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan total kapasitas 257,8 MW.

Proyek ketenagalistrikan tersebut terdiri dari 6 proyek PLTA/PLTM, 3 proyek PLTS, dan 3 proyek PLTU yang tersebar di 11 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, NTB, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Selatan, NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat.

"BKPM akan terus mengawal proses perizinan proyek ketenagalistrikan tersebut agar waktu pemrosesannya sesuai atau bahkan lebih cepat dari SOP yang saat ini berlaku," ujar Kepala BKPM Franky Sibarani melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (5/2).

Dia menjelaskan, untuk proses percepatan perizinan, BKPM akan menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

"Kita harapkan, 3 bulan mendatang sudah dapat diputuskan percepatan perizinan sektor ketenagalistrikan," jelas dia.

Franky menambahkan, pihaknya juga sudah menerima minat investasi dari 10 perusahaan ketenagalistrikan yang saat ini sudah existing untuk melakukan ekspansi atau perluasan investasi. Kesepuluh perusahaan tersebut merencanakan proyek ketenagalistrikan dengan kapasitas total mencapai 11.369 MW.

Deputi Perencanaan Penanaman Modal BKPM Tamba Hutapea menambahkan, BKPM juga tengah memfasilitasi enam proyek ketenagalistrikan yang saat ini terhambat realisasinya. Keenam proyek tersebut terdiri dari 4 proyek PLTU, serta masing-masing 1 proyek PLTP dan 1 proyek PLTG dengan total kapasitas mencapai 8136 MW. Proyek-proyek tersebut berlokasi di Jambi, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Bali dan Batam,Kepulauan Riau.

Selain enam proyek itu, tidak tertutup kemungkinan proyek listrik lainnya membutuhkan kehadiran Pemerintah untuk mencari jalan keluar atas permasalahan investasi yang dihadapi.

"Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh keenam proyek ketenagalistrikan yang sedang difasilitasi BKPM, antara lain: persoalan pengadaan lahan, kesesuaian RUPTL, protes masyarakat, dan jaminan pasokan gas," tambah dia. [noe]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini