Merdeka.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) setuju dengan rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Saat ini, mereka masih menunggu  besaran kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Pemerintah harus cepat mengambil keputusan kenaikannya berapa," ujar ketua Apindo Sofjan Wanadi di Jakarta, Senin (27/2).

Sofjan mengatakan, akhir-akhir ini berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah dan berdampak pada sektor riil. Dia menyebutkan, selain mengeluarkan rencana kebijakan kenaikan harga BBM, pemerintah juga berencana menaikkan harga tarif dasar listrik (TDL), dan sebelumnya telah memutuskan untuk menaikkan upah minimum bagi buruh di kabupaten/kota tertentu. Pemerintah seharusnya memperhatikan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) atas kebijakan-kebijakan tersebut. "Mereka ini yang paling cepat jatuhnya jika harga BBM naik, " tegasnya.

Padahal, kata dia, selama ini UMKM merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Atas kebijakan yang akan dijalankan tersebut, pemerintah harus mencari cara agar dampak negatif bagi UMKM tidak terlalu signifikan. "Kalau harga BBM naik, TDL naik, lalu upah buruh juga naik, ya UKM bisa mati. Kecuali kalau kita mau jadi tukang impor terus," tandas Sofyan. Selain UMKM, kenaikan harga BBM akan berdampak ke sektor riil lainnya yakni industri angkutan umum yang berpotensi melakukan penyesuaian tarif bagi penumpang.

Untuk rencana pemerintah menaikkan TDL per 1 April nanti, Sofjan menegaskan bahwa kalangan pengusaha dan industri keberatan. "Saya tidak setuju kenaikan listrik," ucapnya. Dia menilai, kenaikan TDL tidak diperlukan jika melihat keuntungan yang dikantongi oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencapai Rp 11,7 triliun. Terlebih, PLN terus berupaya membangun megaproyek 10.000 megawatt dengan bahan batu bara dan gas. Kenaikan TDL juga berpengaruh langsung ke usaha kecil. "Karena itulah yang terutama banyak digunakan oleh UMKM kita," tutupnya.