Merdeka.com - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata mengatakan, Kementerian PUPR meminta tambahan anggaran sebesar Rp 5-6 triliun pada tahun 2023 untuk membangun ibu kota negara (IKN), dari alokasi anggaran sebelumnya Rp 1 triliun pada 2023.

"PUPR sejauh ini sudah memiliki anggaran di DIPA awal APBN beberapa ratus miliar atau bahkan mencapai Rp1 triliun, tapi dalam perjalanan sedang meminta tambahan mungkin sekitar Rp5 triliun-Rp6 triliun," kata Isa dalam Media Briefing Capaian PNBP Semester I, Kamis (4/8).

Kendati demikian, Kementerian Keuangan pun saat ini sedang memproses usulan tambahan anggaran dari Kementerian PUPR. Lantaran, anggaran itu nantinya akan digunakan untuk membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). "(Tambahan dana ini) tentu untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan dibutuhkan anggaran sebesar Rp43,73 triliun dari tahun 2022-2024 untuk membangun infrastruktur dasar di ibu kota negara atau IKN Nusantara.

"Kebutuhan semua 2022 sampai 2024 sebesar Rp43,73 triliun. Usulan kami untuk bulan April kemarin untuk 2022 ini adalah Rp5 triliun," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI dikutip dari Antara, Kamis (9/6).

Basuki menjelaskan pihaknya telah menyurati Menteri Keuangan terkait kebutuhan dana pembangunan IKN sebesar Rp5 triliun. Saat ini pun sudah ada sejumlah proyek yang dalam proses lelang. Dengan demikian, usulan pendanaan sebesar Rp5 triliun kemungkinan hanya akan diserap Rp4,3 triliun.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com