Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kementerian PUPR Minta Tambah Anggaran jadi Rp120,3 Triliun di 2020

Kementerian PUPR Minta Tambah Anggaran jadi Rp120,3 Triliun di 2020 Menteri Basuki. Fikri Faqih©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian PUPR mengajukan usulan tambahan pada pagu anggaran 2020 sebesar Rp16,5 triliun menjadi Rp120,37 triliun dari pagu indikatif yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas pada 29 April lalu. Untuk diketahui, Kemenkeu bersama Bappenas dalam surat resmi menetapkan anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp103,87 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, mulanya Kementerian PUPR mengajukan pagu kebutuhan 2020 sebesar Rp137,48 triliun. Setelah diputuskan oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggaran kementerian mengecil jadi Rp103,87 triliun.

"Pagu indikatif Kementerian PUPR ada sekitar Rp103,87 triliun," ungkap Menteri Basuki saat Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (12/6).

Basuki mengatakan, besaran pagu indikatif tersebut menurun sekitar 11 persen dibanding anggaran Kementerian PUPR pada tahun lalu yang sebesar Rp117,09 triliun.

Berdasarkan pagu indikatif senilai Rp103,87 triliun ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga memperoleh anggaran tertinggi sebesar Rp38,84 triliun. Disusul Ditjen Sumber Daya Air 38,82 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp15,6 triliun, Ditjen Bidang Penyediaan Perumahan Rp8,05 triliun, serta tambahan dukungan/layanan Kementerian PUPR Rp2,55 triliun.

Kendati demikian, Menteri Basuki melanjutkan, pihaknya masih akan mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun mendatang sebesar Rp16,5 triliun. Usulan tambahan tersebut akan diberikan kepada Ditjen Cipta Karya Rp6,5 triliun, Ditjen Bina Marga Rp5 triliun, dan Ditjen Sumber Daya Air Rp5 triliun.

Dengan begitu, total pagu anggaran Kementerian PUPR untuk Tahun Anggaran 2020 akan bertambah menjadi Rp120,37 triliun.

"Namun demikian ada pagu anggaran yang kami usulkan penyesuaian. Pertama, belanja operasional, di mana kami (Kementerian PUPR) membentuk Balai Barang dan Jasa, dan Balai Cipta Karya. Yang dibutuhkan kira-kira Rp16,5 triliun, namun itu belum dialokasikan pada pagu kita," tutur Menteri Basuki.

Sumber: Liputan6

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Anggaran Pemilu 2024 Mencapai Rp71 Triliun dari Kemenkeu, Ini Rinciannya

Anggaran Pemilu 2024 Mencapai Rp71 Triliun dari Kemenkeu, Ini Rinciannya

Rincian anggaran Pemilu 2024 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Selengkapnya
Pemerintah Ancam Polisikan Pengusaha yang Tahan Stok Pangan Saat Ramadan dan Lebaran

Pemerintah Ancam Polisikan Pengusaha yang Tahan Stok Pangan Saat Ramadan dan Lebaran

Ini dilakukan karena Pemerintah tidak ingin harga pangan membebani masyarakat saat bulan puasa.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000

Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000

Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.

Baca Selengkapnya
MenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari

MenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari

KemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Selengkapnya
Anggaran Subsidi Pupuk Ditambah Rp14 Triliun, Mekanisme Penebusan Hanya Pakai KTP

Anggaran Subsidi Pupuk Ditambah Rp14 Triliun, Mekanisme Penebusan Hanya Pakai KTP

Hal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.

Baca Selengkapnya
Uang Lauk Pauk Prajurit TNI Sudah Naik per 1 Januari 2024, Segini Besarannya

Uang Lauk Pauk Prajurit TNI Sudah Naik per 1 Januari 2024, Segini Besarannya

Kepastian kenaikan tunjangan uang lauk pauk prajurit itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya