Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum hanya sanggup memangkas anggaran Rp 10,2 triliun. Itu 50 persen lebih rendah dari jumlah pemangkasan anggaran yang diminta oleh Kementerian Keuangan sekitar Rp 22 triliun.

"Tetapi tidak bisa semuanya kita penuhi,"  kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/6).

Kementerian PU mengusulkan pemangkasan anggaran hanya sebesar Rp 10,2 triliun karena dinilai tak mengganggu proyek pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar. Sayang, Kemenkeu masih mendesak Kementerian PU untuk memangkas anggaran sebesar Rp22 triliun.

"Kita akan tetap patuh, tapi kita sampaikan yang tidak berisiko sekian, kalau lebih dari itu risikonya besar. Kalau sudah tandatangan kontrak, terus tidak ada duitnya kan bisa bermasalah, dan itu tidak mungkin," kata Djoko.

Dia menjelaskan, pemangkasan anggaran sebesar Rp 10,5 triliun akan diupayakan dari efisiensi anggaran Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP))

"Itu kita potong. Terus pekerjaan seperti jaringan irigasi, kalau bisa kita tunda ya akan kita tunda. Tapi tidak akan kita potong semua," katanya. "Yang mau kita potong itu adalah sisa-sisa, misalnya bikin jalan dianggarkan 100 miliar, tapi yang ditender Cuma 85 miliar. nah, yang Rp 15 miliar itu kita kembalikan."