Merdeka.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) masih menunggu hasil kajian dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) terkait pemindahan ASN ke ibu kota baru. Sambil menunggu, kementerian PANRB sudah melakukan pemilahan yang bakal dipindahkan.

"Dari sekarang sudah dipilah-pilah," kata Deputi bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (27/1).

Setiawan mengatakan, ASN yang akan dipindahkan harus memiliki kompetensi yang sejalan dengan desain ibu kota baru. Seperti diketahui, ibu kota baru akan dibuat menjadi Smart City.

Terkait kabar adanya batasan usia ASN yang dipindahkan, dia menyebut hal itu hanya indikasi. Jika ada ASN yang berusia di atas 50 tahun tetapi sudah bisa mengikuti perkembangan zaman, tetap saja berlaku.

Berkaca pada seleksi CPNS tahun 2015 yang menggunakan sistem berbasis elektronik, dia meyakini para abdi negara sudah bisa tak lagi gagap teknologi. "Kita yakini mereka bisa mengikuti apabila pemerintahan berbasis elektronik," ujar Setiawan.

Dia menambahkan, siapa pun ASN harus siap ditugaskan di mana saja. Sebab, sejak awal para ASN ini sudah menandatangani kesediaan ditempatkan di mana saja. Meski demikian, dia belum bisa memperkirakan jumlah ASN yang akan dipindahkan nanti, sebab masih menunggu hasil kajian Bappenas.

Pindah 2024

Presiden Joko Widodo atau Jokowi optimis pada 2024 para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS (Pegawai Negeri Sipil) akan dipindahkan ke Ibu Kota Baru ke Kalimantan Timur. Namun, dia belum mau merinci berapa jumlah para pegawai yang akan ditugaskan di wilayah tersebut.

"InsyaAllah, kita harapkan seperti itu," kata Jokowi saat berbicang bersama wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).

Terkait hal tersebut, Mantan Gubernur DKI sudah memerintahkan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo untuk mendata PNS yang akan ditugaskan dan tidak. Namun dia memastikan seluruhnya akan dipindah tugaskan.

"Pindah semuanya langsung. Itu sudah kita perintahkan kepada Menpan untuk menyurvey dulu kira-kira yang ingin enggak pindah berapa persen. Kita harus tahu dong," ungkap Jokowi.

Dia menjelaskan nantinya ibu kota baru akan jadi beberapa klaster yang akan dibangun. Mulai dari pemerintahan dibangun 100 persen oleh APBN, klaster kesehatan, pendidikan, inovasi, hiburan hingga financial center.

"Selain itu kendaraan yang ingin kita pakai di sana, ini gagasan besarnya adalah transportasi massalnya electric vehicle autonomous. Kendaraan pribadi nanti juga electric vehicle dan autonomous," ungkap Jokowi.