Kementerian BUMN Buka Suara Soal Dugaan Utang Siluman di Proyek Kereta Cepat
Merdeka.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara terkait dugaan adanya utang secara diam-diam atau utang siluman (hidden debt) dari pemerintah China untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sebagaimana diberitakan oleh salah satu media online di Indonesia.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyatakan, tidak ada sama sekali utang tersembunyi dari China untuk proyek kereta cepat. Dia menyebut pemberitaan tersebut merupakan hoaks.
"Karena semua (utang) tercatat di PKLN Bank Indonesia. Jadi, berita yang mengatakan ada hutang tersembunyi China buat kereta cepat itu bener-bener hoaks dan tendensius," ungkapnya kepada Wartawan, Sabtu (16/10).
Anak buah Menteri Erick Thohir ini pun menuntut media yang bersangkutan untuk segera meminta maaf. Selain itu, Arya juga menuntut media yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan atas berita yang telah disebarluaskan itu.
"Kami berharap (media) bisa memperbaikinya dan meminta maaf. Karena tidak punya data sama sekali mengenai ini (hidden debt), terima kasih," tutupnya.
Utang Senyap dari China
China disebut telah memberikan pembiayaan atau utang kepada negara-negara menengah ke bawah senilai Rp USD 385 miliar atau Rp5.400 triliun. Menariknya, kucuran utang ini sulit untuk dilacak oleh IMF dan Bank Dunia sehingga disebut dengan utang siluman.
Dalam laporan lembaga penelitian yang berbasis di Amerika Serikat (AS) AidData dengan judul Global Chinese Official Finance Dataset, China telah memberikan utang senilai USD 385 miliar atau Rp 5.400 triliun ke 165 negara.
Dikutip dari laman Nikkei Asia, laporan AidData ini mengklaim China telah membuat pembiayaan untuk berbagai pembangunan infrastruktur di luar negeri tersebut tidak transparan.
Caranya, China secara sistematis melaporkan utang itu ke Sistem Pelaporan Debitur Bank Dunia dengan mengucurkan ke perusahaan swasta di 165 negara yang sebagian besar adalah negara berpenghasilan menengah ke bawah.
Utang tersebut juga diberikan menggunakan kendaraan tujuan khusus (SPV) dan bukan pinjaman resmi ke lembaga negara. Artinya, pemberian pinjaman ini tidak dari negara ke negara tetapi dari perusahaan ke perusahaan.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
FOTO: Biaya Bengkak Kereta Cepat Jakarta-Bandung Akhirnya Tertutupi, Ini Sumber Dananya
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo memastikan cost overrun atau pembengkakan biaya pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah tertutupi.
Baca SelengkapnyaRugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan
Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca SelengkapnyaTerbang ke Korsel dan China, Menhub Budi Karya Bahas Proyek LRT Bali dan IKN Nusantara
Perjalanan dinas tersebut membawa misi membahas kerja sama di sektor perkeretaapian dan penerbangan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Muncul Isu Penyetopan Utang Kereta Cepat Jika Indonesia Tak Beli KRL dari China, KAI Beri Penjelasan Begini
Proses pengadaan impor tiga rangkaian KRL baru asal China tersebut dilakukan sesuai aturan yang berlaku tanpa ada tekanan dari pihak manapun.
Baca SelengkapnyaAkhirnya Utang dari China Cair Rp7 Triliun, Untuk Bayar Pembengkakan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Pinjaman senilai Rp7 triliun dari CDB telah dicairkan ke PT KAI.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaNaik Lagi, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.364 Triliun
Naiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.
Baca SelengkapnyaHabiskan Biaya Rp561 Miliar, Ini 10 Ruas Jalan dan 1 Jembatan di Kaltim yang Diresmikan Jokowi
Jokowi mengatakan pembangunan 10 ruas jalan dan 1 jembatan dengan total panjang 50,9 kilometer telah diselesaikan
Baca SelengkapnyaBRIN Sebut Gaji TKA China Lebih Besar dari Pekerja Indonesia, Menko Luhut: Buktikan, Jangan Asal Ngomong
Dia menantang BRIN untuk membeberkan data atas pernyataan tersebut.
Baca Selengkapnya