Merdeka.com - Kementerian BUMN telah menerima 11 orang sebagai perwakilan karyawan PT Pos Indonesia (Persero) yang melakukan aksi di depan Kementerian BUMN sejak pagi tadi.

Dalam pertemuan yang berjalan kurang lebih tiga jam tersebut, pekerja Pos Indonesia yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB) menyampaikan beberapa tuntutan mulai dari evaluasi kinerja perusahaan hingga pencopotan Direktur Utama.

"Dari pertemuan tadi sudah kita terima, ini sebagai bukti serius dari Kementerian BUMN dalam memperhatikan mereka. Dan kita sudah terima aspirasinya dan akan kita laporkan ke atasan," kata Kepala Bidang 1B Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Mahmud di Kementerian BUMN, Rabu (6/2).

Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, tuntutan dari para pekerja tersebut akan ditampung dan dievaluasi. Dia menjamin, sampai hari ini, persoalan gaji yang sebelumnya menjadi bagian dari tuntutan pekerja Pos Indonesia sudah terbayarkan.

"Kalau soal kinerja Direksinya, itu kan memang sudah menjadi agenda tiap tahun. Tanpa ada kasus ini tetap kita evaluasi," tegasnya.

Ketua Umum SPPKB Akhmad Komarudin mengaku mengapresiasi upaya Kementerian BUMN dalam memporses tuntutan para karyawan Pos Indonesia tersebut. "Kami memang minta bukti tertulis supaya bisa menjadi bukti bagi kami tentang tuntutan kami. Selanjutnya kita akan tunggu dan kawal prosesnya," ucapnya.

Meski demikian, ribuan pekerja Pos Indonesia tetap akan melanjutkan aksinya ke depan Istana Kepresidenan. "Untuk mengawal apa yang kita sampaikan di Kementerian BUMN, akan kita sampaikan ke Istana supaya tetap menjadi perhatian Pak Presiden," tambah Sekjen SPPKB Hendri Joni.

Reporter: Ilyas Istianur Praditya

Sumber: Liputan6.com