Kementan Diminta Percepat Penyerapan Anggaran Melalui Pembenahan Birokrasi
Merdeka.com - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Haerudin, mengingatkan Kementerian Pertanian (Kementan) agar mampu melakukan serapan secara lebih cepat. Menurutnya, jajaran kementerian sebaiknya jangan saling menunggu dalam merealisasikan anggaran, mengingat banyak sekali masyarakat yang menantikan program-program pemerintah.
"Sesuai dengan pernyataan keras Bapak Presiden karena serapan anggaran sejumlah kementerian yang rendah dan diakhiri ancaman reshuffle, atau mau bikin Perppu (Perpres) yang lebih canggih lagi. Kita ingatkan juga Pak Sekjen dan Pak Dirjen (Kementan) agar lebih cepat lagi serapannya, jangan saling menunggu," tegas Haerudin di Jakarta, Selasa (30/6).
Haerudin juga mengingatkan jangan sampai serapan anggaran berhenti hanya dikarenakan banyak pemain di jajaran birokrasi. Semua proses realisasi anggaran harus berorientasi pada kecepatan, terbuka dan transparan.
Kementan Diminta Perkuat Perencanaan Program
Di samping itu dia juga menyinggung sejumlah program yang dinilai tidak sesuai dengan pemetaan di lapangan. Menurutnya, semua harus terukur dan terencana sesuai dengan kebutuhan.
"Contoh dari Ditjen PSP (Prasarana dan Sarana Pertanian), banyak dulu pengadaan alsintan yang tidak cocok di daerah karena itu tidak berangkat dari pemetaan," sambung politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Terlebih kata dia, menjelang bulan September hingga Desember 2020, kebutuhan akan pangan diprediksi akan meningkat sehingga kualitas serapan anggaran Kementan pun juga harus bisa lebih baik.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Deretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024
Hal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaMenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari
KemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaAnggaran Pemilu 2024 Mencapai Rp71 Triliun dari Kemenkeu, Ini Rinciannya
Rincian anggaran Pemilu 2024 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca Selengkapnya