Kementan Diminta Percepat Penyerapan Anggaran Melalui Pembenahan Birokrasi

Selasa, 30 Juni 2020 16:59 Reporter : Dwi Aditya Putra
Kementan Diminta Percepat Penyerapan Anggaran Melalui Pembenahan Birokrasi Gedung DPR. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Haerudin, mengingatkan Kementerian Pertanian (Kementan) agar mampu melakukan serapan secara lebih cepat. Menurutnya, jajaran kementerian sebaiknya jangan saling menunggu dalam merealisasikan anggaran, mengingat banyak sekali masyarakat yang menantikan program-program pemerintah.

"Sesuai dengan pernyataan keras Bapak Presiden karena serapan anggaran sejumlah kementerian yang rendah dan diakhiri ancaman reshuffle, atau mau bikin Perppu (Perpres) yang lebih canggih lagi. Kita ingatkan juga Pak Sekjen dan Pak Dirjen (Kementan) agar lebih cepat lagi serapannya, jangan saling menunggu," tegas Haerudin di Jakarta, Selasa (30/6).

Haerudin juga mengingatkan jangan sampai serapan anggaran berhenti hanya dikarenakan banyak pemain di jajaran birokrasi. Semua proses realisasi anggaran harus berorientasi pada kecepatan, terbuka dan transparan.

1 dari 1 halaman

Kementan Diminta Perkuat Perencanaan Program

perkuat perencanaan program

Di samping itu dia juga menyinggung sejumlah program yang dinilai tidak sesuai dengan pemetaan di lapangan. Menurutnya, semua harus terukur dan terencana sesuai dengan kebutuhan.

"Contoh dari Ditjen PSP (Prasarana dan Sarana Pertanian), banyak dulu pengadaan alsintan yang tidak cocok di daerah karena itu tidak berangkat dari pemetaan," sambung politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Terlebih kata dia, menjelang bulan September hingga Desember 2020, kebutuhan akan pangan diprediksi akan meningkat sehingga kualitas serapan anggaran Kementan pun juga harus bisa lebih baik.

[bim]

Baca juga:
Belanja Pegawai per April Naik Jadi Rp68,2 T Akibat Tunjangan Guru dan Gaji Honorer
Kuartal I 2020, Penyerapan PUPR Baru Rp10,03 Triliun
Sri Mulyani: Penyerapan Anggaran akan Banyak Berubah untuk Tangani Corona
Aturan Baru Jokowi: Kementerian Diberi Penghargaan atau Sanksi dalam Kelola Anggaran
Hingga Akhir Maret, Serapan Anggaran Kementerian PUPR Baru Capai 7 Persen
Gara-Gara Virus Corona, Penggunaan Dana Perjalanan Dinas Turun Signifikan
Ombudsman Usul Indonesia Punya Dana Abadi untuk Hadapi Bencana dan Wabah

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini