Merdeka.com - Ombudsman RI meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk melepas sejumlah produk hortikultura yang ditahan oleh Badan Karantina Pertanian (Barantan) di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan sejak Agustus 2022.

Diketahui, penahanan produk impor hortikultura di pelabuhan akibat tindakan Badan Karantina Pertanian (Barantan) menimbulkan kerugian yang semakin mendalam. Produk impor hortikultura yang tertahan per 14 September 2022 mencapai 1.477 ton, dengan nilai mencapai Rp31,53 miliar.

Hal itu disampaikan melalui sejumlah tindakan korektif yang tertuang dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terkait dugaan maladministrasi dalam penahanan dan penolakan produk impor hortikultura.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyampaikan, tindakan korektif pertama yakni agar Menteri Pertanian memerintahkan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian untuk segera melakukan pengeluaran barang impor produk hortikultura milik pelapor yang telah ditahan pada saat tiba di tempat pemasukan mulai 27 Agustus hingga 30 September 2022.

"Adapun proses pengeluaran ini didahului dengan uji laboratorium guna memastikan keamanan pangan. Terkait poin ini, Ombudsman memberikan waktu selama 5 hari kerja kepada Kementan untuk melaksanakan tindakan korektif dan melaporkan hasil pelaksanannya kepada Ombudsman," ujar Yeka dalam konferensi pers, Senin (26/9).

Yeka mengungkapkan, pada Kamis (22/9) lalu pihak Kementan sudah memberikan solusi bersyarat dengan mengizinkan pengeluaran barang impor produk hortikultura yang belum memiliki Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), namun telah mengantongi Surat Persetujuan Impor (SPI).

"Tapi hingga saat ini, barang belum dilepas. Ombudsman akan menerjunkan tim untuk sidak. Ombudsman mempertanyakan mengapa sudah dilakukan uji laboratorium dan tidak ada masalah, namun barang masih belum dilepaskan oleh Barantan," jelasnya.

Tindakan korektif kedua, agar Kemenko Bidang Perekonomian, Kementan dan Kemendag melakukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan terkait prosedur dan mekanisme importasi produk hortikultura pada saat belum tersedianya Neraca Komoditas.

Arahan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Tindakan korektif ketiga, kepada Kemenko Bidang Perekonomian untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi XV, yang terkait dengan pergeseran pemeriksaan Border ke Post Border pada produk hortikultura, guna mendukung kelancaran arus barang ekspor dan impor di pelabuhan.

"Ombudsman memberikan waktu selama 60 hari kerja kepada para pihak untuk menindaklanjuti tindakan korektif kedua dan ketiga, serta melaporkan setiap perkembangannya kepada Ombudsman," tandasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com [azz]

Baca juga:
Teken Perpres, Jokowi Tambah Kursi Wakil Menteri Pertanian
Harga BBM Naik, Mentan: Kita Antisipasi Ketersediaan Pangan
Jokowi Minta Kementan Perbaiki Sistem Logistik dan Transportasi Pangan
Taksi Alsintan: Strategi Kementan Siasati Ancaman Krisis Pangan
Petani Sulit Beli Pupuk, Gubernur Riau Surati Menteri Pertanian
Penjelasan Lengkap Kementan soal Potensi Kenaikan Harga Mi Instan Hingga 3 Kali Lipat