Merdeka.com - Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat menyebut bahwa keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat tergantung pada komitmen, dedikasi, loyalitas serta tanggung jawab Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana PKH.

Harry optimis, program PKH dapat memerangi kemiskinan di Indonesia selama SDM Pelaksana PKH tetap menjaga komitmen yang kuat, koordinasi yang baik, sinkronisasi, serta soliditas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

"Tahun 2019 merupakan tahun yang krusial bagi kita bersama. Tantangan dan kendala yang dihadapi oleh para Pendamping akan semakin besar, luas dan kompleks," ucap Harry dikutip keterangannya di Jakarta, Senin (26/11).

Menguatkan kualitas SDM pelaksana PKH, Harry membuka langsung Kegiatan Pemantapan dan Jambore Sosial SDM Pelaksana PKH Provinsi Bali tahun 2018, yang ditandai dengan pelepasan balon dan burung Merpati.

Kegiatan Pemantapan & Jambore Sosial SDM Pelaksana PKH Provinsi Bali berlangsung selama dua hari di Taman Harmoni Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Bali,

Tidak kurang 309 SDM Pelaksana PKH dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali turut hadir. Kegiatan yang rutin diadakan setiap tahunnya ini merupakan ajang peningkatan kapasitas SDM PKH dan evaluasi program yang diinisiasi oleh mereka sendiri.

Harry berharap, kegiatan ini bisa memunculkan SDM PKH di Provinsi Bali yang santun, berintegritas dan profesional sehingga terjadi penguatan (reinforcement) dalam melahirkan KPM-KPM mandiri sejahtera secara terus - menerus.

"Dukungan penuh Dinas Sosial Provinsi Bali dan seluruh Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-provinsi Bali ini semoga menjadi inspirasi. Kiranya dapat ditularkan ke provinsi-provinsi lain seluruh Indonesia."

Beratapkan tenda di alam terbuka, SDM Pelaksana PKH diajak berekreasi sekaligus melatih diri dalam meningkatkan koordinasi kerjasama yang harmonis satu sama lain, sehingga terbangun jalinan hubungan kebersamaan yang kuat. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan agar menumbuhkan komitmen, loyalitas dan merangsang munculnya inovasi-inovasi baru terhadap program. Serta menjadi media tukar informasi dan solusi terhadap persoalan yang dihadapi di lapangan.

Menurut BPS, PKH merupakan program bantuan sosial yang memiliki kontribusi besar akan capaian penurunan angka kemiskinan tersebut.

Turunnya angka kemiskinan di Bali dari 4,24 persen menjadi 4,01 persen seperti yang disampaikan oleh Kadis Sosial Provinsi Bali, I Nyoman Wenten, sejalan dengan informasi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa secara global, angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari 10,12 persen pada 2017 turun menjadi 9,82 persen pada Maret 2018.

"Sebagai salah satu program prioritas dalam pengentasan kemiskinan, PKH terus berkembang di bawah era Presiden Joko Widodo -Yusuf Kalla, di mana Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab pelaksananya," katanya.

Harry yang berafiliasi dengan Kemenko PMK ini menyampaikan bahwa dunia pun turut mengapresiasi keberhasilan ini. 25 negara telah melakukan kunjungan ke Kementerian Sosial khusus untuk mempelajari lebih dalam tentang PKH. Hal ini tidak lepas dari peranan SDM Pelaksana yang telah bekerja secara totalitas, baik itu para Pendamping, Administrator Database, Supervisor, Korkab maupun Korwil PKH.

Di penghujung arahannya, Harry Hikmat mengingatkan kembali bahwa PKH merupakan program pemerintah yang sangat serius untuk mengatasi masalah kesejateraan sosial dan jadikan Pendamping PKH sebagai front liner untuk mengantisipasi hoax- hoax yang berkeliaran di masyarakat.