Merdeka.com - Kementerian Sosial (Kemensos) berkolaborasi dengan Perum Bulog meluncurkan Program Bantuan Sosial Beras kepada 10 juta keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM-PKH) di seluruh Indonesia. Dalam program ini, penerima akan mendapat bantuan 45 kg beras untuk 3 bulan selama periode Agustus-Oktober 2020.

"Program bansos beras seluruhnya berasal dari Bulog. Kuantitinya selama 3 bulan ini 450.000 ton. Target penerimanya 10 juta keluarga peserta PKH," jelas Menteri Sosial, Julilari Peter Batubara di kompleks pergudangan Perum Bulog Wiiayah DKI, Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (2/9).

Mensos Juliari menyebutkan, bansos beras kepada 10 juta KPM-PKH ini diberikan kepada mereka yang belum tersentuh stimulus bantuan dari pemerintah lainnya selama masa pandemi Covid-19 ini.

"KPM-PKH ini kemarin tidak mendapatkan bantuan tunai, tidak mendapatkan BLT dana desa, tidak mendapatkan bansos tambahan Rp500.000. Jadi kita harus hati-hati mensegmen penerima bantuan. Penerima KPM-PKH ini adalah yang belum terima bansos khusus apapun selama covid," ungkapnya.

Dia pun menekankan, para calon menerima merupakan peserta yang telah lama terdata mengikuti program KPM-PKH di bawah Kementerian Sosial. Juliari lantas merinci siapa saja keluarga yang terdaftar dalam program KPM-PKH.

"Tentunya harus diingat bahwa para peserta PKH ini adalah keluarga yg menerima program bansos juga pada saat tidak ada covid. Jadi artinya mereka ini keluarga-keluarga yg pendapatannya tergolong 40 persen di bawah," urainya.

Proses Penyaluran

Secara proses penyaluran, Kemensos dan Bulog aka berkoordinasi dengan 2 penyedia jasa transporter, yakni Dos Ni Roha (DNR) dan BGR Logistics. Kedua transporter ini yang bakal bertugas mengirimkan bansos beras 45 kg kepada masing-masing penerima lewat skema yang telah ditetapkan.

"Perintah kami kepada para transporter adalah memberi ini ke titik terdekat daripada keluarga tersebut. Titik terdekat itu bisa di rumahnya langsung atau bisa di dekat rumahnya, karena medannya satu daerah dengan yang lain kan berbeda," tuturnya.

"Kalau yang medannya di pemukiman padat, saya rasa tidak ada masalah. Tapi kalau daerah tertentu yang jarang-jarang (penduduknya) itu harus dipikirkan lagi bagaimana dropping point-nya yang paling efisien," tutup Juliari.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com