Kemenperin minta pajak dan bea masuk mobil listrik lebih rendah
Merdeka.com - Menteri Perindustrian Airlangga Hartato mengatakan rencana produksi kendaraan beremisi karbon rendah yakni mobil hybrid dan listrik masih menunggu pembahasan tentang insentif bea masuk dengan Kementerian Keuangan.
Dia berharap, insentif bea masuk dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil hybrid dan listrik akan lebih rendah dibandingkan otomotif lainnya.
"Kita akan dorong berbasis pada bea masuknya. Kan basisnya kilowatt dan km per liter, jadi targetnya di atas 30 km per liter untuk yang hibrida. Yang mobil listrik akan kita permudah khusus untuk PPnBM, bea masuk maupun bea impor. Angkanya akan kita bahas segera," kata Airlangga seperti dikutip Antara, Senin (28/8).
Kemenperin juga memberikan tiga skema pabrik mobil hybrid dan listrik di Indonesia, yakni dalam bentuk incomplete knocked down (IKD), completely knocked down (CKD) dan completely built up (CBU).
"Di awal berbasis CBU karena itu untuk prototiping dan tes pasar. Kedua tentu berbasis CKD. Jumlah lokal konten dari industri berbasis listrik itu berbeda dengan motor engine biasa karena suppliernya jauh lebih sedikit dan mesinnya lebih sederhana," imbuhnya.
Dia menambahkan, mobil hybrid akan menggunakan dua sumber energi, yakni bahan bakar minyak dan listrik serta mobil listrik bertenaga penuh sesuai dengan tren industri otomotif kendaraan bermotor ramah lingkungan.
Pengembangan mobil listrik telah masuk dalam peta jalan Kemenperin dan ditargetkan pada 2025, produksi mobil listrik sudah mencapai 20 persen dari total produksi kendaraan bermotor nasional.
Untuk infrastruktur pendukung mobil listrik, Menperin mengatakan butuh persiapan yang matang seperti teknologi baterai dan pengisian ulang baterai yang bisa ditempatkan di garasi rumah.
"Ada yang berbasis plug in hybrid jadi bisa dicolok di mana saja seperti ponsel. Dia punya fast charging yang bisa diletakkan di garasi masing-masing," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Janji Tarif Listrik Tetap Murah di Tengah Percepatan Transisi Energi Baru Terbarukan
Percepatan transisi energi fosil ke EBT diperlukan untuk mewujudkan target emisi karbon netral atau net zero emission pada 2060 mendatang.
Baca SelengkapnyaDukung Realisasi Netralitas Karbon, AHM Berkomitmen Terus Memperkuat Program Elektrifikasi Kendaraan Bermotor
AHM terus berkomitmen penuhi kebutuhan masyarakat dengan tetap dukung netralitas karbon.
Baca SelengkapnyaAturan Diubah, Badan Usaha Bisa Nikmati Subsidi Konversi Motor Listrik Rp10 Juta dari Pemerintah
Dadan mengakui sudah ada perusahaan yang disasar untuk diberikan insentif tersebut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Untung Rugi Pemerintah Guyur Diskon Industri Motor dan Mobil Listrik
Pemberian insentif bertujuan meningkatkan hingga mempercepat produksi dan penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri.
Baca SelengkapnyaLuhut Akhirnya Buka Suara Soal Rencana Kenaikan Pajak Sepeda Motor
Strategi pemerintah menekan polusi dengan menaikkan pajak, hingga menerapkan area ganjil genap, termasuk untuk kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaKendaraan Umum Ternyata Lebih Hemat Pakai Bahan Bakar Gas, Harga Satu Liter Cuma Rp4.500
Selain itu, pengurangan emisi dari kendaraan bermotor, yang mana emisinya sekitar 25-35 persen lebih rendah.
Baca SelengkapnyaKementerian BUMN Gelar RUPS Pertamina Tetapkan Jajaran Direksi Baru
Kementerian BUMN melakukan perubahan di pimpinan puncak PT Pertamina.
Baca SelengkapnyaSudah Kena Kenaikan Cukai, Pengusaha Ingin Pajak Rokok Elektrik Ditunda Hingga 2026
Pelaku usaha mendesak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik.
Baca SelengkapnyaPertagas Turunkan Emisi Karbon 11 Persen, Begini Strategi Dijalankan Perusahaan
Pertagas akan terus berkomitmen dalam menyalurkan energi yang andal ke berbagai industri strategis tanah air.
Baca Selengkapnya