Kemenperin Bakal Terapkan Substitusi Impor 35 Persen di 2022

Selasa, 23 November 2021 16:30 Reporter : Anggun P. Situmorang
Kemenperin Bakal Terapkan Substitusi Impor 35 Persen di 2022 Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita. ©2020 Liputan6.com/Tira Santia

Merdeka.com - Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang menyebut bahwa berbagai kebijakan dan insentif telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kontribusi ekspor manufaktur. Salah satunya adalah kebijakan substitusi Impor 35 persen pada 2022.

"Digulirkan oleh Kemenperin dengan dengan prioritas pada industri-industri dengan nilai impor yang besar pada 2019," ujar Agus dalam diskusi di Jakarta, Selasa (23/11).

Di dunia ekonomi, industri orientasi ekspor dan substitusi impor sesungguhnya merupakan dua konsep yang berbeda. "Tetapi saya lihat keduanya memiliki korelasi positif yang kuat," kata Agus.

Agar bisa berorientasi pada ekspor, industri harus tumbuh dengan baik dan berkembang dalam lingkungan ekonomi yang sehat. Lingkungan sehat bagi industri untuk tumbuh tidak dapat tercipta di tengah gempuran impor yang tak terkendali.

Kebijakan substitusi impor merupakan salah satu instrumen pengendalian impor, sehingga memberikan kesempatan bagi industri dalam negeri untuk tumbuh berkembang dan meningkatkan daya saing sampai mereka mapan dan mampu bertarung di persaingan global.

Substitusi impor juga mendorong peningkatan utilitas industri domestik, peningkatan investasi, dan utamanya akselerasi program hilirisasi. "Dalam struktur impor kita, nilai impor produk-produk hilir sangat besar," kata Agus.

Kebijakan substitusi impor secara perlahan mengurangi ketergantungan tersebut dan membuka ruang bagi adanya hilirisasi yang menghasilkan produk-produk hilir substitusi impor. Selama beberapa tahun terakhir ini, pemerintah berupaya memperkuat tatanan sektor manufaktur nasional.

2 dari 2 halaman

Hilirisasi Industri

Kementerian Perindustrian mendorong kebijakan hilirisasi industri yang memberikan dampak yang luas bagi perekonomian nasional, termasuk peningkatan nilai tambah bahan baku lokal, penambahan tenaga kerja, dan peningkatan devisa ekspor.

"Perlu kita ingat bahwa salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo adalah transformasi ekonomi dari sumber daya alam menjadi industri bernilai tambah. Indonesia diharapkan tidak lagi menjadi negara pengekspor bahan mentah, tetapi produk jadi atau barang setengah jadi," jelas Agus.

Meningkatnya proporsi ekspor produk industri pengolahan menggambarkan bahwa telah terjadi pergeseran ekspor Indonesia, dari komoditas primer menjadi produk manufaktur yang bernilai tambah tinggi. "Ini menjadi ciri khas sebuah negara industri, yang selama ini kita cita-citakan," kata Agus.

Pencapaian tingkat competitiveness dan nilai tambah harus juga menguatkan struktur and pohon industry dari hulu ke hilir. Melihat sumber daya dan kekayaan Indonesia, fokus hilirisasi saat ini adalah pada industri berbasis bahan tambang dan mineral, berbasis migas dan batubara, dan yang berbasis agro.

Pada hilirisasi berbasis bahan tambang dan mineral dapat dilihat pada program penumbuhan dan pengembangan industri smelter. Saat ini, kapasitas smelter yang sudah beroperasi antara lain, mencapai 12,3 juta ton untuk nikel 6 juta ton untuk aluminium, 3,2 juta ton untuk tembaga, dan 19 juta ton untuk besi baja, setiap tahunnya.

"Pembangunan industri smelter logam sejak 2015 sampai dengan Triwulan III 2021 sudah mencapai 69 perusahaan yang berada dalam tahapan, dengan total investasi USD51,43 miliar atau sekitar Rp731,5 triliun," tandas Agus. [idr]

Baca juga:
Menperin Agus Berambisi Indonesia jadi Negara Petrokimia Terbesar di Asia Tenggara
Kemenperin: 3 Juta Kendaraan Listrik Mengaspal di Indonesia Pada 2030
Pemerintah Optimis 25 Ribu Unit Kendaraan Terjual di GIIAS 2021
Menperin: Produsen Otomotif Berlomba Kembangkan Teknologi Ramah Lingkungan
Pemerintah Siapkan Kebijakan Insentif Pajak Otomotif Berbasis Emisi

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini