Merdeka.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (KemenPAN-RB) tengah menyiapkan berbagai aplikasi umum sebagai implementasi transformasi digital di lingkup Kementerian dan Lembaga (K/L). Hal ini sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo Dalam pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya.

"Untuk menjawab itu kami punya 4 (aplikasi) yang akan kita dorong. Dan mudah-mudahan akhir 2020 ini sudah bisa kita launch aplikasi umum yang berbasis (digital), yang memang akan kita integrasikan," ujar Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB Rini Widyantini dalam Bincang Transformasi: Transformasi Digital bukan Pilihan, tapi Keharusan, Rabu (12/8).

Rini menambahkan, jika ada K/L yang telah memiliki aplikasi umum serupa, maka dapat dilanjutkan dan akan dilakukan integrasi dengan aplikasi dari KemenPAN-RB.

Adapun aplikasi yang dimaksud, pertama aplikasi umum bidang manajemen kegiatan pemerintah. Aplikasi ini nantinya akan mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, kinerja, dan monev. Aplikasi ini akan dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Selanjutnya ada aplikasi umum bidang kepegawaian, aplikasi umum bidang kearsipan, dan aplikasi umum bidang pengaduan masyarakat. Ketiga aplikasi ini nanti akan dikoordinasikan oleh Kementerian PAN-RB.

"Untuk bidang kepegawaian, saat ini BKN sedang menyusun aplikasinya. Kemudian untuk kearsipan juga sedang disusun oleh arsip nasional. Mudah-mudahan selesai 2020, dan kita berencana akan launch Oktober," kata Rini.

Aplikasi Pengaduan Masyarakat

Sementara untuk aplikasi umum yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat, Rini menyebutkan sudah hampir rampung.

"Yang sudah bisa lakukan saat ini adalah aplikasi umum yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat. Yang sekarang dikenal dengan ‘Lapor’, ini yang paling sudah siap karena manajemen data (sudah rampung). Kita sedang menunggu yang berkaitan dengan manajemen security-nya yang sedang disusun oleh BSSN mudah-mudahan ini sudah akan kita launch," kata dia.

Seluruh aplikasi ini nantinya akan difasilitasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Keseluruhan ini akan diikat akan dipersiapkan infrastrukturnya oleh Kominfo. Karena salah satu tugas Kominfo yang harus selesai di 2020 adalah membangun jaringan intra-pemerintah. Jadi infrastruktur ini akan disiapkan oleh Kominfo, sekaligus kita tahun ini harus segera membuat pusat data nasional," pungkas dia.