Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memangkas atau menyederhanakan struktur pejabat eselon di lingkungan pemerintah, baik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda). Sebagai proyeksi awal, Presiden Jokowi telah meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk memulai pemangkasan eselon dan menggantikannya dengan teknologi kecerdasan buatan atau robot.

"Saya sudah perintahkan ke Menteri PANRB (Tjahjo Kumolo) untuk diganti dengan AI (Artificial Intelligence). Kalau diganti AI, birokrasi kita jadi lebih cepat, saya yakin itu," kata Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Eddy Syah Putra mengatakan, Menteri Tjahjo akan menyampaikan kesiapan instansinya untuk melakukan perampingan eselonisasi pada acara anugerah ASN di TVRI, 2 Desember 2019 nanti.

"Untuk yang di Menpan sendiri, kita sudah mempersiapkan sesuai dengan janji pak menteri bahwa KemenPAN siap untuk dilakukan tahun ini. Diharapkan bahwa di bulan Desember ini, setelah pak menteri menyampaikan akan ada pelantikan menyesuaikan peralihan dari struktural ke fungsional di KemenPAN," tuturnya di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, seperti dikutip Sabtu (30/11/2019).

"Ini akan menjadi contoh apa yang pak Menteri (Tjahjo) sampaikan ke pak Presiden (Jokowi) bahwa KemenPAN sudah siap," dia menambahkan.

Eddy menyatakan, pihaknya tengah menyusun beberapa regulasi terkait pengalihan jabatan struktural ke fungsional tersebut. Menurutnya, itu tidaklah mudah, lantaran ada banyak ketentuan dan aturan yang harus dikeluarkan, termasuk bagaimana karir seseorang ketika sudah tidak ada di struktural.

"Memang kita konsen terhadap apa yang sudah menjadi prioritas dari presiden ini. Saya kira menPAN sudah siap, karena dimanapun pak menteri selalu menyatakan akan mencoba melakukan tahun ini di Kementerian PANRB," tegasnya.

Tak hanya dari internal Kementerian PANRB, dia melanjutkan, pihaknya juga meminta usulan kepada kementerian/lembaga lain terkait posisi apa saja yang tidak perlu dilakukan pemangkasan eselon. "Mudah-mudahan nanti setelah ada dengan berbagai pertimbangan bisa mempercepat proses evaluasi dengan KemenPAN," tukas Eddy.

Presiden Jokowi Perintahkan Layanan Eselon III & IV Diganti dengan Kecerdasan Buatan

Di periode kedua pemerintahan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memangkas birokrasi yang dinilai kurang penting. Salah satunya, memangkas jabatan eselon III dan IV.

Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo untuk menggantikan jabatan eselon III dan IV dengan artificial intelligence (AI) atau teknologi kecerdasan buatan.

"Saya sudah perintahkan juga ke Menpan RB diganti dengan AI," ungkapnya di Peresmian Pembukaan Kompas100 CEO Forum Tahun 2019 di Grand Ballroom Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

Eks Gubernur DKI Jakarta ini yakin artificial intelligence bisa mempercepat kerja dan penanganan masalah. Selama ini, keberadaan eselon III dan IV justru membuat pelayanan birokrasi berbelit-belit.

"Kalau diganti aritificial intelligence birokrasi kita lebih cepat, saya yakin itu. Tapi sekali lagi, ini juga akan tergantung omnibus law ke DPR," sambungnya.

Rencana pemangkasan jabatan eselon III dan IV semula disampaikan Jokowi dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).

"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja," kata Presiden Jokowi.

Istana: Pemangkasan Eselon III & IV Tak Ada Hubungan dengan Pengurangan Pegawai

Presiden Joko Widodo berencana memangkas jabatan struktural eselon III dan IV. Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan pemangkasan jabatan eselon tidak terkait dengan pengurangan pegawai.

"Kalau eselon dirampingkan idenya sama sekali ngga ada hubungannya dengan pengurangan pegawai, kenaikan pangkat, ruang kenaikan pangkat menjadi berkurang. Apalagi ini penurunan penghasilan, nggak sama sekali," tegasnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Pratikno menekankan, rencana pemangkasan eselon III dan IV semata untuk mempercepat pengambilan keputusan. Dengan tidak adanya struktural eselon III dan IV, pengambilan keputusan dipandang singkat karena hanya ditangani eselon I dan II.

"Jadi kalau eselon III-IV berkurang, rentang jadi pendek, sekaligus dibuka ruang selebar-lebarnya untuk jabatan fungsional," ucap dia.

Jabatan fungsional ini nantinya bisa diisi orang-orang yang ahli di bidangnya. Misalnya, seorang akuntan akan ditempatkan pada jabatan fungsional yang mengurus persoalan keuangan.

"Saya kira itu yang penting, ini bagian penting dari upaya kita melakukan reformasi birokrasi," tutup dia.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com