Merdeka.com - Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Eddy Satriya mengatakan, pemerintah terus memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Realisasi penyaluran KUR sampai dengan 28 November 2021 berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sebesar Rp262,95 triliun atau sebesar 92,26 persen dari target dan diberikan kepada 6.962.882 debitur.

Rinciannya, KUR Super Mikro sebesar Rp9,71 triliun diberikan kepada 1.104.567 debitur, KUR Mikro sebesar Rp165,86 triliun kepada 5.410.536 debitur. KUR Kecil atau khusus sebesar Rp87,36 triliun diberikan kepada 446.653 debitur, dan KUR Penempatan TKI sebesar Rp17,33 miliar diberikan kepada 1.126 debitur.

Tidak hanya itu, untuk mendukung pelaksanaan program KUR, pemerintah memberikan subsidi Bunga KUR masing-masing jenis KUR. Bagi KUR Super Mikro sebesar 13 persen, KUR Mikro 10,5 persen, KUR Kecil sebesar 5,5 persen, dan KUR Penempatan TKI sebesar 14 persen.

"Besar harapan kami, dengan kebijakan program KUR dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan pemulihan ekonomi nasional," kata Eddy dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin (29/11).

Agar penyaluran KUR semakin bermanfaat, pemerintah mencanangkan berbagai target. Pertama, meningkatkan target penyaluran KUR menjadi sebesar Rp285 triliun dari target sebelumnya sebesar Rp253 triliun.

Target Selanjutnya

Kedua, memperpanjang pemberian tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen dari Januari hingga Desember 2021. "Sehingga, suku bunga KUR tahun 2021 menjadi 3 persen," kata Eddy.

Ketiga, semua sektor ekonomi UMKM dapat diberikan KUR. Tidak ketinggalan, plafon KUR tanpa jaminan sampai dengan Rp100 juta. Selain itu, pada Agustus 2020 lalu, pemerintah juga telah menambahkan skema KUR Super Mikro sampai dengan Rp10 juta yang tidak mensyaratkan adanya agunan tambahan.

"Hanya agunan pokok usaha yang dibiayai saja, bagi semua pelaku UMKM. Utamanya dari pekerja yang terkena PHK dan ibu rumah tangga," kata Eddy.

Bagi calon penerima KUR Super Mikro, lama usahanya tidak dibatasi minimal 6 bulan. Lama usaha dapat kurang dari 6 bulan dengan persyaratan. Di antaranya, mengikuti program pendampingan (formal atau informal), tergabung dalam suatu kelompok usaha, atau memiliki anggota keluarga yang telah memiliki usaha.