Kemenko Perekonomian: Pagu Anggaran PEN Tak Ditambah, Hanya Pengaturan Ulang
Merdeka.com - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegriarso memastikan, pagu anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 masih berada di kisaran Rp699,43 triliun. Menurutnya tidak ada tambahan sekalipun ada beberapa pos yang mengalami adanya peningkatan anggaran.
"(Anggaran PEN) masih dalam pagu besaran yang jumlahnya Rp699,43 triliun. Hanya pengaturannya prioritas mana yang diberikan sektor kesehatan dan reafocusing dulu yang kita akan dahulukan," katanya dalam dialog Bantuan Pemerintah di Masa PPKM Darurat, Kamis (15/7)
Pada prinsipnya, komposisi perubahan pada anggaran program PEN tahun ini adalah tetap sama, yakni menjaga ruang fiskal. Mengingat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini dibatasi.
"Dalam konteks ini Kementerian Keuangan kemarin sudah melakukan realokasi kembali di dalam program-program pemulihan ekonomi nasional. Beberapa program terjadi pergeseran peningkatan dan juga ada penyesuaian dan lain sebagian nya," jelas dia.
Seperti diketahui, dalam anggaran PEN 2021 ada beberapa pos yang ditambah dan dikurangi anggarannya. Namun perubahan tersebut tidak sampai mengubah pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp699,43 triliun.
Misalnya saja tambahan anggaran terjadi kepada tiga pos, yakni perlindungan sosial, kesehatan, dan insentif usaha. Peningkatan ini terjadi karena lonjakan kasus Covid-19 meningkat, dan membuat pemerintah harus bertindak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Rincian Perubahan
Untuk anggaran pelindungan sosial saat ini menjadi Rp153,86 triliun dari sebelumnya Rp148,27 triliun. Kemudian untuk sektor kesehatan, yakni dari Rp172,8 triliun meningkat jadi Rp193,9 triliun. Dan insentif usaha saat ini berada di Rp62,83 triliun dari sebelumnya hanya Rp56,7 triliun.
Sementara dua pos lainnya yang berkurang adalah dukungan UMKM dan Korporasi serta program prioritas. Di mana masing-masing hanya mendapatkan anggaran Rp171,7 triliun dan Rp117 triliun. Padahal sebelumnya berada di Rp194,7 triliun dan Rp127,8 triliun.
Sebelumnya, Pemerintah Jokowi berencana akan menambah anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp225,4 triliun. Tambahan anggaran dibutuhkan untuk penanganan lonjakan Covid-19 dan menambah stimulus bagi program PEN.
"PPKM darurat ada usulan tambahan yang besarnya Rp225,4 triliun," kata Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Senin (5/7).
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
MenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari
KemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca SelengkapnyaMenteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ungkap Merdeka Finansial Bukan Sekedar Impian Bagi Perempuan
Menteri Bintang mengatakan perempuan adalah kekuatan bangsa yang akan menentukan pembangunan Indonesia di masa depan.
Baca SelengkapnyaCek Rekening, Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan Ditransfer Bulan Ini
Membandingkan PP yang pernah terbit di bulan Maret, Anas bilang kenaikan gaji pada saat itu tetap dicairkan di bulan Januari.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaKeuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun
Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaApresiasi Pj Gubernur Kaltim untuk Perkembangan Ekonomi di Penajam Paser Utara
Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu contoh perkembangan yang sangat cepat di bidang ekonomi salah satunya UMKM.
Baca SelengkapnyaPemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaDemi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga
Demi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnya