Kemenko Perekonomian: Kita tak Bisa Gas Pol Kesehatan, Nanti Ekonomi Hancur
Merdeka.com - Pandemi virus corona membuat pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara mengalami kemerosotan bahkan memasuki jurang resesi. Indonesia, pada kuartal lalu juga mencatatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -5,32 persen.
Deputi bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, pemerintah berupaya ekstra keras agar tidak masuk jurang resesi. Resesi sendiri adalah kondisi pertumbuhan negatif dalam dua kuartal berturut-turut.
"Definisi resesi adalah apabila pertumbuhan ekonomi kontraksi II triwulan berturut-turut. Oleh karena itu pemerintah berupaya agar kita menghindari resesi. Pemerintah berupaya ekstra keras," ujar Iskandar dalam diskusi online, Jakarta, Kamis (13/8).
Iskandar mengatakan, perekonomian mulai terlihat membaik ketika pemerintah menerapkan kebijakan pelonggaran sejumlah aktivitas ekonomi di daerah. Namun dengan tetap mengutamakan penerapan protokol kesehatan.
"Sejak dibuka kembali ada secercah cahaya pada ekonomi kita pada akhir Juni. Tentu itu dengan menerapkan protokol, jangan pernah lelah mengingatkan agar penerapan protokol kesehatan tetap dilakukan," jelasnya.
Jaga Kesehatan dan Ekonomi
Di tengah pandemi Virus Corona, pemerintah terpaksa tidak bisa mengambil satu keputusan penuh untuk menjaga masyarakat. Sebab, ada dua sisi yang harus dijaga yaitu kesehatan dan ekonomi.
"Kita tidak bisa gas pol kesehatan, nanti ekonomi hancur, muncul kelaparan yang dahsyat. Begitu juga ekonomi, tidak bisa kita gas pos nanti Covid-nya terus meningkat. Maka itu kita bermain rem dan gas. Kalau Covid meningkat karena masyarakat tidak disiplin, kita ketatkan protokol kesehatan," jelasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dewan Energi Nasional: PHE Mampu Sejajar dengan Perusahaan Migas Dunia
PHE hingga Juni 2023 mencatatkan produksi minyak sebesar 570 ribu barel per hari (MBOPD) dan produksi gas 2757 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).
Baca SelengkapnyaPenerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaHarga Gas Murah Belum Terserap 100 Persen, SKK Migas Bongkar Penyebabnya
Pertama, ada faktor dari sisi hulu di mana rencana-rencana produksi mengalami kendala operasional.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaDidorong Konsumsi Pemilu, Ekonomi Indonesia Diprediksi Tumbuh 5,5 Persen di 2024
penyelenggaraan pesta demokrasi memberi dampak positif terhadap perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaKeuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun
Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaTerapkan Strategi Ini, PHE Temukan 1,4 Miliar Barel Setara Minyak Sepanjang 2023
Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), kebutuhan dalam negeri akan energi minyak dan gas secara volumetrik masih akan terus meningkat setiap tahunnya.
Baca SelengkapnyaReaksi Airlangga Diminta Hakim MK Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres: Kami Tunggu Panggilannya
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi panggilan sebagai saksi oleh MK dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaIndonesia Bakal Surplus Gas Hingga 2035, ESDM: Calon Pembeli dari Dalam Negeri Harus Disiapkan
Akibat harga gas bumi murah atau harga gas bumi tertentu (HGBT) kepada tujuh sektor industri tellah berdampak pada berkurangnya penerimaan negara.
Baca Selengkapnya