Merdeka.com - Plt Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim), Agung Kuswandono menegaskan bahwa penentuan batas maritim Indonesia dengan negara-negara tetangga harus segera dilakukan.

Sebab, bukan hanya sektor ekonomi saja yang terdampak, tapi juga kedaulatan dan ketahanan negara. Namun, penentuan batas maritim juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

"Negosiasi batas maritim itu kan lama sekali, puluhan bahkan ada yang sampai 300 tahun. Jadi, target selesainya belum bisa ditentukan," ungkap Agung di Jakarta, Selasa (08/10).

Hingga saat ini, tercatat ada 18 perjanjian maritim yang berhasil diselesaikan oleh Indonesia. Penentuan batas maritim dengan 9 negara tetangga masih dalam proses. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Undip, Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A, dalam waktu dekat, perjanjian batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dengan Vietnam diperkirakan bisa segera selesai.

"Sudah ada garis profesionalnya dan sudah dirundingkan, seharusnya bisa segera selesai," ungkapnya.

Eddy juga menyatakan ada faktor hukum (legal) dan di luar hukum (beyond legal) dalam menentukan klaim batas maritim negara, baik landasan teritorial, landasan kontinental maupun ZEE.

"Secara hukum tentu mengacu pada hukum UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), tapi beyond legal itu ada yang harus dipertimbangkan, seperti hubungan bilateral antar negara, kepentingan politik dan lainnya," tutur Eddy.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com