Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemenkeu Ungkap Masih Terjadi Pihak Ketiga Kuasai Aset Negara

Kemenkeu Ungkap Masih Terjadi Pihak Ketiga Kuasai Aset Negara Gedung Kementerian Perekonomian. Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Kementerian Keuangan mengakui masih ada pihak ketiga yang menguasai aset negara. Pihak ketiga tersebut melakukan upaya okupansi terhadap aset yang menjadi barang milik negara.

"Jadi kalau masih ada pihak ketiga yang melakukan okupasi ilegal, masih ada," kata Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Dirjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Purnama T. Sianturi dalam Bincang Bareng DJKN, Jumat (18/3).

Menghadapi hal tersebut, Purnama mengaku pihaknya tidak tinggal diam. Pemerintah berupaya melakukan penguasaan fisik.

"Kalau dilihat dari fakta kita melakukan penguasaan fisik pada aset misalnya dengan memberikan plang aset yang dikuasai negara," katanya.

Proses Hukum

Bahkan, tak jarang melakukan penyelesaian di atas meja hijau. Hanya saja biasanya pemerintah kalah di persidangan tingkat I.

"Kita lakukan upaya yuridis dengan menggugat dan mengikuti perkaranya. Di tingkat pertama ini kita kalah," kata dia.

Upaya yang dilakukan tidak berhenti di situ. Perkara yang diputus kalah tersebut dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Di sinilah seringnya pemerintah memenangkan gugatan.

"Seperti di Surabaya, di tingkat MA kita menang," katanya.

Selama masa persidangan berlangsung, pemerintah melakukan sejumlah upaya. Mulai dari pengamanan aset, pemblokiran aset hingga mensosialisasikan ke publik terkait aset sengketa tersebut milik pemerintah.

"Jadi negara telah melakukan segala upaya dan memastikan hak aset itu," katanya mengakhiri.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kejagung Didesak Buru Tersangka Lain Kasus Korupsi Transaksi Emas Antam
Kejagung Didesak Buru Tersangka Lain Kasus Korupsi Transaksi Emas Antam

Upaya hukum harus dimaksimalkan agar kerugian negara yang hilang bisa dikembalikan.

Baca Selengkapnya
Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib
Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib

Aturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.

Baca Selengkapnya
Mau ke Luar Negeri Harus Lapor Barang ke Bea Cukai Sebelum Berangkat, Kemenkeu: Tak Ada Niat Buat Ribet Masyarakat
Mau ke Luar Negeri Harus Lapor Barang ke Bea Cukai Sebelum Berangkat, Kemenkeu: Tak Ada Niat Buat Ribet Masyarakat

Pemerintah menilai ada substansi yang kurang pas hingga perlu diluruskan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kemnaker Terima 1.475 Laporan Terkait THR yang Melibatkan 930 Perusahaan
Kemnaker Terima 1.475 Laporan Terkait THR yang Melibatkan 930 Perusahaan

Kementerian Ketenagakerjaan menerima 1.475 pengaduan terkait THR yang diadukan pegawai perusahaan swasta.

Baca Selengkapnya
Anggaran Pemilu 2024 Mencapai Rp71 Triliun dari Kemenkeu, Ini Rinciannya
Anggaran Pemilu 2024 Mencapai Rp71 Triliun dari Kemenkeu, Ini Rinciannya

Rincian anggaran Pemilu 2024 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Selengkapnya
Menteri Basuki Larang Warteg di IKN Nusantara, Pengusaha: Jangan Kesankan Warteg dengan Kotor dan Kumuh
Menteri Basuki Larang Warteg di IKN Nusantara, Pengusaha: Jangan Kesankan Warteg dengan Kotor dan Kumuh

Penilaian terhadap kesan warteg kotor dan kumuh sudah dianggap ketinggalan zaman.

Baca Selengkapnya
Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut
Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut

Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.

Baca Selengkapnya
Pasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta
Pasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta

Pemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Krisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri
Krisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri

Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,

Baca Selengkapnya