Merdeka.com - Kementerian Keuangan akan tetap melakukan penagihan utang kepada para obligor yang menerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada tahun 1997-1998 meskipun sudah meninggal dunia. Penagihan akan dilakukan kepada para ali waris atau melakukan penyitaan pada aset warisan obligor yang sudah meninggal dunia.

"Kita akan kejar ahli warisnya atau warisannya," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban dalam konferensi pers, Jakarta, Jumat (10/9).

Menurut Rio, status penerima obligor yang sudah meninggal dunia tidak akan menghilangkan hak negara untuk melakukan penagihan utang. Dia menyebut ada beberapa obligor yang sudah meninggal dunia, namun dia mengaku tidak mengetahui jumlah pasti obligor yang sudah meninggal dunia.

"Siapa saja orang yang meninggal saya tidak hafal, tapi memang ada beberapa yang sudah meninggal. Tapi itu tidak menutup pintu bagi pemerintah dalam melakukan penagihan," kata dia.

Sebelumnya, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan meskipun obligor BLBI telah meninggal dunia, tidak bisa menghapus kewajibannya untuk mengembalikan dana negara.

"Soal utang piutang bisa dikejar sampai ke ahli waris. Apalagi asetnya masih ada atau belum dipindah tangankan ke pihak selain ahli waris," kata dia kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (10/9).

Dengan demikian, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk terus mengejar pengembalian dana negara kepada para obligor dan debitur BLBI.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan jika tim Satgas untuk melakukan hak tagih dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp 110,45 triliun, hingga ke para keturunan pihak pengutang.

"Saya akan terus meminta kepada tim untuk menghubungi semua obligor ini, termasuk kepada para turunannya. Karena barangkali ada mereka yang sekarang usahanya diteruskan oleh para keturunannya," ujar Sri Mulyani pasca pengambilan aset tanah eks BLBI di Perumahan Lippo Karawaci, Tangerang, Jumat (27/8).