Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pada industri tekstil dan alas di Jawa Barat (Jabar). Sebab setelah didalami, memang ada PHK tetapi tidak dalam jumlah besar.

"Berdasarkan hasil penelitian teman-teman Kemenkeu yang ada di Jabar ini tadi dilaporkan sebenarnya belum ada terjadi PHK secara massal," kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya dalam Media Briefing di Hotel Swiss-Belinn Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/11) malam.

Made menjelaskan, yang terjadi di industri tersebut hanyalah pengurangan produksi barang. Terkait tenaga kerja, perusahaan tidak melakukan PHK melainkan mempekerjakan pegawai secara bergilir dan pengurangan jam kerja.

"Jadi, mungkin arah untuk PHK-nya bisa jadi, tapi kondisi riil-nya masih terbilang cukup baik," kata dia.

Made mengatakan, saat ini pihaknya tengah menantikan respons kebijakan atas kondisi yang sedang terjadi. "Apakah akan ada kebijakan untuk memberikan tambahan bansos lagi," kata dia.

Namun sejauh ini Made mengungkapkan pemerintah belum berencana untuk merelokasikan anggaran dari pos lain untuk memberikan bantuan kepada pegawai yang mengalami pengurangan jam kerja. Mengingat pemerintah telah menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit untuk berbagai program bantuan sosial.

"Kelihatannya dengan sisa waktu yang ada dan juga alokasi yang sudah ada, jadi mestinya sih tidak harus memicu adanya pergeseran-pergeseran atau realokasi," kata dia mengakhiri.

Industri Tekstil PHK 45.000 Karyawan

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) telah merumahkan sebanyak 45.000 karyawan di sepanjang tahun 2022. Kabar pahit ini disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmaja.

"45.000 karyawan industri tekstil di rumahkan, itu data dari anggota seperti itu," kata Jemmy saat dikonfirmasi Merdeka.com di Jakarta, Rabu (26/10).

Jemmy menerangkan, aksi PHK massal ini tak lepas dari turunnya permintaan akan produk tekstil Indonesia imbas lonjakan inflasi global yang disebabkan ketegangan geopolitik dunia. Terutama, Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa sebagai pasar utama ekspor produk tekstil asal Indonesia.

Menurut Jemmy, akibat lonjakan inflasi tersebut membuat daya beli masyarakat di negara tujuan ekspor produk tekstil Indonesia melemah. Sehingga, mereka lebih memilih untuk menunda kegiatan belanja pakaian di tengah situasi ekonomi sulit.

"Karena secara market ekspor (tekstil ) Indonesia berpusat di Amerika dan Eropa. Sedangkan, dua wilayah itu daya belinya menurun," tekannya.

Jemmy menambahkan, pelemahan permintaan produk tekstil dalam negeri juga diperparah oleh aksi agresif banyak bank sentral negara maju untuk menaikkan suku bunga acuan. Alhasil, masyarakat dunia tengah saat ini tengah dibebani kenaikan biaya cicilan kredit.

"Jadi, mereka (konsumen) utamakan untuk kebutuhan pangan dulu makanan. Sedangkan tekstil bukan kebutuhan primer," ujarnya.