Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemenkeu: Tahun 2016 jadi sejarah, pertama kali ada penundaan DAU

Kemenkeu: Tahun 2016 jadi sejarah, pertama kali ada penundaan DAU Gedung Kementerian Perekonomian. Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan ‎Kemenkeu, Boediarso Teguh Widodo, mengatakan bahwa 2016 menjadi tahun yang pahit bagi pemerintah daerah. Sebab, di tahun ini, pemerintah pusat pertama kalinya harus menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 19,4 triliun yang menjadi jatah dari 169 pemerintah daerah di 2016.

"Tahun ini adalah tahun yang pahit bagi kami. Baru pertama kalinya bapak ibu merasakan adanya penundaan dari DAU. Belum pernah terjadi dalam sejarah," kata Boediarso di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (7/12).

Menurutnya, hal ini disebabkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia‎, penurunan harga komoditas, dan peningkatan risiko pasar keuangan yang berdampak pada melesetnya target penerimaan pajak.

Sehingga, pemerintah mengadakan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) dan menemukan potensi kekurangan (shortfall) penerimaan perpajakan sebesar Rp 219 triliun. Sebab, jika tidak ada pengendalian belanja, maka akan menyebabkan pembengkakan defisit fiskal dari 2,5 persen menjadi 4-5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Memang dari awal kita identifikasi, pagu APBN realistis atau tidak. Dari evaluasi tadi, penerimaan pajak hingga akhir tahun tidak tercapai Rp 219 triliun. Suatu jumlah yang sangat besar," imbuhnya.

Untuk itu, Kementerian Keuangan melakukan strategi dalam pengamanan APBN-P 2016, yakni mengupayakan penerimaan pajak dan bukan pajak sampai titik darah penghabisan. Apabila sudah maksimal dan ternyata ada kekurangan Rp 219 triliun, maka langkah kedua mengendalikan belanja.

"Ada dua dimensi dalam pengendalian belanja, yakni pemotongan belanja Kementerian/Lembaga‎ Rp 114 triliun. Karena masih kurang dan defisit diperkirakan masih lebih dari 3 persen, maka transfer ke daerah tersentuh," pungkas Boediarso.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.

Baca Selengkapnya
Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Internasional Januari 2024

Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Internasional Januari 2024

Penetapan hari libur 2024 memberikan panduan bagi Setiap bulan di kalender masehi memiliki tanggal penting untuk perayaan nasional dan internasional.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diyakini Bakal Naik Usai Pemilu 2024

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diyakini Bakal Naik Usai Pemilu 2024

Terdapat empat aspek yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia ke depan.

Baca Selengkapnya
Dukung Pemilu Satu Putaran, Muhadjir: Rp40 Triliun Lebih Baik untuk Beli Beras

Dukung Pemilu Satu Putaran, Muhadjir: Rp40 Triliun Lebih Baik untuk Beli Beras

Secara sederhana dana Pemilu bisa dialokasikan membantu kesulitan ekonomi masyarakat.

Baca Selengkapnya
Pertumbuhan DPK Perbankan Melambat per November 2023, OJK Ungkap Penyebabnya

Pertumbuhan DPK Perbankan Melambat per November 2023, OJK Ungkap Penyebabnya

Di sisi lain likuiditas industri perbankan pada bulan November 2023 dalam level yang memadai.

Baca Selengkapnya
21 Januari: Peringatan Hari Pelukan Nasional, Berikut Sejarah dan Tujuannya

21 Januari: Peringatan Hari Pelukan Nasional, Berikut Sejarah dan Tujuannya

Hari Pelukan Nasional dirayakan setiap tahun pada tanggal 21 Januari.

Baca Selengkapnya
Menengok Pergerakan Saham Emiten Konsumer di Libur Akhir Tahun & Momen Kenaikan UMP

Menengok Pergerakan Saham Emiten Konsumer di Libur Akhir Tahun & Momen Kenaikan UMP

Selain dari aspek liburan, momentum kenaikan upah minimum pendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional

Pemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional

Tujuan aturan ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi.

Baca Selengkapnya