Kemenkeu: Tahun 2016 jadi sejarah, pertama kali ada penundaan DAU
Merdeka.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Boediarso Teguh Widodo, mengatakan bahwa 2016 menjadi tahun yang pahit bagi pemerintah daerah. Sebab, di tahun ini, pemerintah pusat pertama kalinya harus menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 19,4 triliun yang menjadi jatah dari 169 pemerintah daerah di 2016.
"Tahun ini adalah tahun yang pahit bagi kami. Baru pertama kalinya bapak ibu merasakan adanya penundaan dari DAU. Belum pernah terjadi dalam sejarah," kata Boediarso di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (7/12).
Menurutnya, hal ini disebabkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, penurunan harga komoditas, dan peningkatan risiko pasar keuangan yang berdampak pada melesetnya target penerimaan pajak.
Sehingga, pemerintah mengadakan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) dan menemukan potensi kekurangan (shortfall) penerimaan perpajakan sebesar Rp 219 triliun. Sebab, jika tidak ada pengendalian belanja, maka akan menyebabkan pembengkakan defisit fiskal dari 2,5 persen menjadi 4-5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Memang dari awal kita identifikasi, pagu APBN realistis atau tidak. Dari evaluasi tadi, penerimaan pajak hingga akhir tahun tidak tercapai Rp 219 triliun. Suatu jumlah yang sangat besar," imbuhnya.
Untuk itu, Kementerian Keuangan melakukan strategi dalam pengamanan APBN-P 2016, yakni mengupayakan penerimaan pajak dan bukan pajak sampai titik darah penghabisan. Apabila sudah maksimal dan ternyata ada kekurangan Rp 219 triliun, maka langkah kedua mengendalikan belanja.
"Ada dua dimensi dalam pengendalian belanja, yakni pemotongan belanja Kementerian/Lembaga Rp 114 triliun. Karena masih kurang dan defisit diperkirakan masih lebih dari 3 persen, maka transfer ke daerah tersentuh," pungkas Boediarso.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPenerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaDaftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Internasional Januari 2024
Penetapan hari libur 2024 memberikan panduan bagi Setiap bulan di kalender masehi memiliki tanggal penting untuk perayaan nasional dan internasional.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diyakini Bakal Naik Usai Pemilu 2024
Terdapat empat aspek yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia ke depan.
Baca SelengkapnyaDukung Pemilu Satu Putaran, Muhadjir: Rp40 Triliun Lebih Baik untuk Beli Beras
Secara sederhana dana Pemilu bisa dialokasikan membantu kesulitan ekonomi masyarakat.
Baca SelengkapnyaPertumbuhan DPK Perbankan Melambat per November 2023, OJK Ungkap Penyebabnya
Di sisi lain likuiditas industri perbankan pada bulan November 2023 dalam level yang memadai.
Baca Selengkapnya21 Januari: Peringatan Hari Pelukan Nasional, Berikut Sejarah dan Tujuannya
Hari Pelukan Nasional dirayakan setiap tahun pada tanggal 21 Januari.
Baca SelengkapnyaMenengok Pergerakan Saham Emiten Konsumer di Libur Akhir Tahun & Momen Kenaikan UMP
Selain dari aspek liburan, momentum kenaikan upah minimum pendorong pertumbuhan ekonomi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional
Tujuan aturan ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi.
Baca Selengkapnya