Merdeka.com - Kementerian Keuangan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Aturan baru nantinya akan menyesuaikan dengan kondisi saat ini, baik dari sisi peraturan perundang-undangan dan pengelolaan PNBP.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan, perubahan beleid baru ini dibutuhkan untuk mengakomodir pengenaan tarif yang selama ini cukup banyak ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga. Menurutnya, selama ini ada sebanyak 70.000 tarif PNBP yang berasal dari Kementerian/Lembaga.

"Satu hal lagi yang diperkuat dalam undang undang PNBP adalah, kita tahu, KL itu kadang-kadang terlalu nafsu membuat tarif sebanyak-banyaknya. Paling tidak deteksi kita sampai saat ini ada 70.000 tarif oleh KL," ujar Askolani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/7).

Pengenaan tarif ini, kata Askolani, sebenarnya masih memiliki potensi untuk diturunkan. Sesuai dengan permintaan DPR, Kemenkeu nantinya akan memilah tarif mana saja nantinya yang boleh dibebankan kepada masyarakat ataupun badan usaha.

"Bisa kita turunkan, tapi nanti dikasih kesempatan. Kan habis ini kita harus buat PP-nya dulu. Kemudian baru kita review suratnya. Dari DPR sudah mengingatkan agar tarif-tarif yang enggak efektif, dengan dikasih kewenangan pada kemenkeu untuk mereview nya, itu ada kemungkinan kita hilangkan. Kita usulkan untuk dihilangkan," jelas Askolani.

Dalam undang-undang baru ini memang ditegaskan, kementerian yang akan menerapkan pengenaan tarif PNBP wajib melapor terlebih dahulu kepada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan kemudian akan mengkaji dan menilai kelayakan pengenaan usulan tarif tersebut.

"Dari undang-undang yang baru ini Kementerian Keuangan diberikan wewenang memverifikasi dan menilai ini tarif layak dipungut atau tidak. Sehingga kita bisa mengharmonisasi tarif yang banyak tadi pelan-pelan diturunkan dan betul-betul layak untuk dipungut oleh Kementerian Lembaga," tandasnya.