Kemenkeu Sebut UU Nomor 2 Tahun 2020 untuk Jawab Kegentingan Akibat Pandemi

Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang telah mejadi Undang-undang 2 Tahun 2020 menjadi sebuah kegentingan bagi pemerintah. Melihat perkembangan Covid-19 secara masih di Tanah Air, memaksa pemerintah harus mengambil tindakan kala itu.

"Kalau kita keluarkan Perppu Nomor 1/2020 itu adalah kegentingan yang memaksa bukan karena kegentingan yang sudah dilewati," jelasnya dalam Webinar Keterbukaan Informasi Publik digelar secara virtual di Jakarta, Kamis (6/8).

Dia mengatakan, sejak diumumkan kasus Covid-19 pada Maret lalu, pemerintah langsung berpikir keras apa yang akan dihadapi dan dilakukan ke depan. Apalagi, pada Maret dan bulan-bulan berikutnya pemerintah meyakini ada dampak yang signifikan, mulai dari kegiatan ekonomi menurun, konsumsi berhenti, ekspor turun, dan lain-lainnya.

"Ini kegentingan karena antisipasi, ini ingin responsif, kegentingannya setelah Perppu itu muncul. Sekarang Juli sudah kita lewati bahkan Agustus belum bergerak seperti tahun lalu, ini kegentingan yang kita tarus di awal, jadi bukan akrena sudah melewati tapi karena responsi," jelas dia.

Di dalam Perppu yang sudah menjadi Undang-Undang itu, pemerintah membuat bagaimana caranya belanja negara tetap bisa meningkat di tengah situasi ketika penerimaan negara turun. Salah satunya maka memperlebar defisit dari yang sebelumnya 3 persen menjadi kisaran 6 persen.

"Karena kegiatan ekonomi berhenti, namun belanja tidak boleh turun, karena negara harus melakukan belanja untuk melindugan maskarayat dari sisi kesehatan, ekonomi, sosial, melindungan masyarakat paling miskin dan rentan, maka belanja negara harus tumbuh di tengah penerimaan negara yang turun, secara teknis melebar, maka butuh relaksasi ini yang diberikan Perppu," tandas dia.