Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Besaran iuran tersebut berlaku mulai 1 Januari 2020.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, kenaikan iuran tersebut sudah ada perhitungannya. Menurutnya, hal ini akan mendukung perbaikan tata kelola dan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan BPJS Kesehatan.

"Sudah ada audit dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), berbagai macam dimensi terungkap. Dimensi dari manajemen, data, hubungan antara BPJS dengan fasilitas kesehatan. Ini keseluruhannya harus diperbaiki. Tapi itu saja kan dianggap belum cukup, perlu ada penyesuaian tarif," kata Suahasil di Jakarta, Rabu (30/10).

Dia menjelaskan, perhitungan tersebut termasuk dalam kenaikan iuran kelas III. Meski banyak yang menentang kenaikan iuran untuk kelas III, namun pemerintah sudah melakukan banyak pertimbangan.

"Perhitungan dibandingkan antara manfaat yang didapat dengan nilai premi itu ada perhitungannya yang dilakukan DJSN. Kan bisa dihitung untuk seluruh Indonesia berapa uang yang dikumpulkan dari premi. Lalu kemudian selama periode tertentu berapa yang sakit, sakitnya apa saja. Dijumlahkan biayanya. Harusnya itu manfaatnya," jelasnya.

Dengan adanya kenaikan iuran ini, Suahasil berharap akan ada perbaikan pelayanan dari BPJS Kesehatan. Mengingat, pelayanan BPJS Kesehatan menjadi hal yang sering dikeluhkan peserta.

"Harus diperbaiki. Diperbaiki dari fasilitas kesehatannya, layanan BPJS-nya sendiri dan layanan kesehatannya. BPJS itu kan artinya kalau ada orang klaim cepat, ada orang sakit ya harus cepat jangan dipersulit, bisa cepat diterima. Fasilitas kesehatan layanan juga mesti lebih bagus," tandasnya.

Rincian kenaikan iuran

Menurut Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Iuran bagi Peserta PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) dan Peserta BP (Bukan Pekerja) yaitu sebesar: a. Rp42.000,00 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III; b. Rp110.000,00 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau c. Rp160.000,00 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

"Besaran Iuran sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020," bunyi Pasal 34 ayat (2) Perpres ini. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada 24 Oktober 2019, oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.