Kemenkeu sebut Januari sudah ada dirjen pajak baru
Merdeka.com - Ketua Panitia Seleksi Terbuka Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan Mardiasmo mengatakan proses seleksi terbuka 32 calon pejabat eselon I Kementerian Keuangan masih menunggu proses seleksi oleh Badan Intelijen Negara (BIN).
Setelah itu, kata dia, para calon pejabat tersebut diserahkan ke Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sesuai dengan jadwal paling lambat tanggal 19 Desember para calon dirjen yang diusulkan pansel ke Menkeu. Nanti langsung ke Menkeu gandeng KPK," ujar Mardiasmo di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (16/12).
Menurut dia, Pansel harus menggandeng KPK dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mereview rekam jejak para calon dirjen tersebut. Pria yang juga menjabat wakil menteri keuangan ini menegaskan nantinya para calon dirjen akan ditunjuk Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sebelum tanggal 25 Desember.
"Sebelum Natal, mungkin sudah ditunjuk Menkeu dan diserahkan ke Presiden Jokowi," kata dia.
Dia menargetkan paling lambat minggu pertama Januari 2015 para dirjen yang ditunjuk akan mulai mengisi kekosongan lima kursi eselon I Kementerian Keuangan. Kursi-kursi yang kosong adalah Dirjen Pajak, Kepala BKF, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara dan Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi.
"Awal Januari sudah ada dirjen barunya untuk semua eselon satu yang kosong," pungkas dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Teken Perpres, Jokowi Tambah Satu Direktorat di Bareskrim Polri
Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPenjelasan Lengkap Ditjen Pajak soal Peraturan Terbaru PPh 21
Ditjen Pajak menargetkan alat bantu tersebut dapat digunakan mulai pertengahan bulan Januari 2024.
Baca SelengkapnyaJelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya
Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaBantuan Pangan untuk 3.583.000 Keluarga di Jateng Mulai Disalurkan Secara Bertahap
Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras untuk periode Januari hingga Juni 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000
Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaPersaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca Selengkapnya