Kemenkeu: Pengenaan Pajak Digital Akan Diatur Terpisah dari PP PMSE

Jumat, 6 Desember 2019 13:32 Reporter : Merdeka
Kemenkeu: Pengenaan Pajak Digital Akan Diatur Terpisah dari PP PMSE Wamenkeu Suahasil Nazara. ©2019 Humas Kemenkeu

Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara mengatakan, pengenaan pajak untuk transaksi digital akan diatur terpisah dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Dia menyebutkan, regulasi pajak untuk pedagang online akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.

"Kalau perpajakannya nanti diatur di UU perpajakan. Nanti kan di Omnibus Law akan ada yang diatur, terutama untuk memastikan yang namanya subjek pajak luar negeri," jelas Suahasil saat dijumpai di kawasan Nusa Dua, Bali, seperti dikutip Jumat (6/12).

Suahasil menekankan, PP 80/2019 tentang PMSE yang telah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 November lalu itu memang khusus mengatur tentang sistem perdagangan secara online.

"Sehingga memang dalam PP PMSE itu, perdagangan melalui sistem elektronik itu memang dia tentang perdagangannya, bukan tentang perpajakannya," ujar dia.

1 dari 1 halaman

Maksud Penerbitan Aturan

Suahasil menyampaikan, penerbitan PP PMSE dimaksudkan agar negara bisa menggapai seluruh pelaku usaha yang termasuk kategori Wajib Pajak (WP) di berbagai sektor, termasuk di pasar online.

Selain itu, sistem perpajakan sekarang juga telah mempermudah pengusaha untuk melakukan pelaporan. Seperti pemakaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi pelaku usaha dengan pendapatan di bawah Rp4,8 miliar.

"Kalau pajak kan sekarang sebenarnya sudah membuka, dia bisa pakai NPWP, bisa pakai NIK. Kalau seseorang itu jadi pengusaha kena pajak itu ada keuntungannya. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah kalau dia beli input, kan dia sebenarnya bayar pajak. Karena yang jualan input itu, supplier-nya, itu pasti biasanya sudah ngecas pajak," bebernya.

"Maka kalau saya itu punya NPWP, saya beli input, dan input saya bayar pajak, maka pajak yang saya bayarkan itu bisa saya kompensasi, bisa saya kreditin. Minta jadi pengurang dari pajak yang saya kenakan kepada pembeli. Jadi kan sebenarnya lebih baik," dia menandaskan.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com [idr]

Baca juga:
Tingkatan Pajak Bahan Bakar, BPRD DKI akan Pasang RFID di SPBU
Anggaran Komputer Ratusan Miliar Rupiah, BPRD DKI Tiru Kemenkeu
Terindikasi Punya Mobil, 20 Ribu Peserta KJP Akan Dievaluasi
BPRD DKI Gandeng KPK Sidak Penunggak Pajak
Kejengkelan Sri Mulyani Terhadap Korupsi di Ditjen Pajak
KPK Minta Peningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Didukung Transparansi

Topik berita Terkait:
  1. E Commerce
  2. Kemenkeu
  3. Pajak
  4. Jakarta
Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini