Merdeka.com - Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa Pemerintah harus segera membayar utang kompensasi kepada Perusahaan BUMN yaitu PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara atu PLN.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menjelaskan bahwa kompensasi kepada dua perusahaan BUMN ini bukan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Melainkan kewajiban Pemerintah yang harus dibayarkan.

"Dengan adanya audit BPK kemarin ya pemerintah memang harus segera membayarkan kompensasi itu yang memang sudah kewajiban Pemerintah yang sudah bertahun tahun," jelasnya dalam media briefing, Kamis (6/4/2020).

"Kompensasi ini karena kita lihat Pertamina dan PLN masih mampu menanggung bebannya, Pemerintah seakan-akan menunda pembayaran kompensasi yang adalah kewajiban Pemerintah ke Pertamina dan PLN," imbuh dia.

Di sisi lain, Febrio mengatakan bahwa Pertamina dan PLN memang membutuhkan dukungan tahun ini. Sebab, Kedua perusahaan ini merupakan perusahaan global, di mana ketika perusahaan berada di pasar global, maka akan menjadi representasi dari Pemerintah Indonesia. Sehingga jika keadaannya memburuk, maka kurang baik pula dalam merepresentasikan Pemerintah.

Kewajiban Pemerintah

Namun demikian, sekali lagi Febrio menegaskan bahwa kompensasi ini bukan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional.

"Kita tidak mengklaim kompensasi ke PLN dan Pertamina sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional, itu adalah kewajiban pemerintah yang harus dibayar," ujar dia.

"Sementara yang kita sebut sebagai pemulihan ekonomi nasional, tidak termasuk itu, karena kalau PEN ini argumennya adalah apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki perekonomian nya bukan karena masalah non covid, jadi kalau ini lebih bagaimana covid menyebabkan masalah di perekonomian dan harus kita tangani," sambungnya menjelaskan.

Febrio membeberkan mengenai usaha yang terdampak covid, yakni usaha-usaha yang tadinya sehat, tapi jadi tidak sehat akibat Covid-19. Sehingga kaitannya dengan PLN dan Pertamina, bahwa kedua perusahaan ini bukanlah yang secara langsung terimbas oleh Covid-19.

"Kompensasi yang untuk Pertamina dan PLN, tidak masuk dalam skema yang kita sebut pemulihan ekonomi nasional, itu adalah kewajiban pemerintah yang harus dibayar," tegasnya sekali lagi.

Reporter: Pipit

Sumber: Liputan6.com