Merdeka.com - Kementerian Keuangan menyatakan Peraturan Menteri ESDM No 01 tahun 2013 tidak cukup kuat untuk mengerem konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masyarakat.

Penilaian tersebut berangkat dari pengalaman sebelumnya yakni Permen ESDM No 12 2012 yang juga tidak efektif menjaga kuota subsidi BBM.

Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro mengatakan, implementasi penghematan akan lebih efektif jika seluruh masyarakat dibatasi konsumsinya. Skema kendaraan pribadi dan kendaraan dengan CC tertentu tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi dinilai lebih tepat.

"Di situ bisa dihitung dampak yang lebih signifikan, kalau sekarang (sesuai Permen 1 2013) sangat terbatas dampaknya," ujarnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (23/1).

Menurutnya, Kementerian ESDM harus lebih berani mengambil risiko dan inisiatif untuk menerapkan penghematan. Larangan konsumsi BBM bersubsidi pada kalangan tertentu tidak terlalu terasa dampaknya.

Penghematan beban subsidi BBM membuat kualitas belanja pemerintah ke depan lebih baik. "Program penghematan mungkin saja bisa misal dengan pelaksanaan lebih serius dan komprehensif," tuturnya.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menambahkan, kajian aturan pembatasan memiliki tantangan dari sisi pengawasan karena luasnya cakupan wilayah Indonesia. Oleh karena itu perlu kajian mendalam dan koordinasi antar instansi agar hal ini berjalan efektif.

"Dan sesuatu yang disubsidi kalau terjadi selisih dari harga pasar cukup besar akan terjadi orang menyalahgunakan," ucapnya.

Seperti diketahui, Permen ESDM No 01 tahun 2013 mengatur pembatasan penggunaan BBM bersubsidi jenis bensin RON 88 untuk kendaraan dinas instansi Pemerintah, Pemda, BUMD dan BUMD, diperluas dan akan dilaksanakan di wilayah Sumatera dan Kalimantan mulai 1 Februari 2013 dan 1 Juli 2013 untuk Sulawesi.

Sedangkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi jenis solar untuk kendaraan dinas instansi Pemerintah, Pemda, BUMD dan BUMD, dimulai 1 Februari 2013 di Jabodetabek dan 1 Maret 2013 untuk wilayah Jawa-Bali lainnya.

Dalam aturan ini, mobil barang dengan jumlah roda lebih dari empat untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan minyak solar bersubsidi.

Selain itu, mobil barang dengan jumlah roda lebih dari empat untuk pengangkutan kegiatan kehutanan dilarang menggunakan minyak solar bersubsidi terhitung mulai 1 Maret 2013.