Kemenkeu gandeng Taspen kelola data tunjangan dan gaji PNS daerah
Merdeka.com - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan bersama PT Taspen melakukan penandatanganan kesepakatan mengenai pengelolaan data Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) secara elektronik. Kerja sama pengelolaan data tersebut mencakup beberapa komponen data PNSD.
Adapun beberapa komponen data PNSD tersebut antara lain, nama dan alamat, tempat dan tanggal lahir, pangkat dan golongan, jabatan, gaji dan tunjangan, serta tunjangan kinerja dan penghasilan PNSD.
Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro mengatakan kerja sama ini mendukung percepatan bisnis dan layanan kepada peserta Taspen. Di mana, integrasi data pegawai akan lebih mudah diakses melalui Interkoneksi Sistem Informasi Daerah (SIKD) dan sistem informasi di Taspen.
"Kami harapkan penjanjian kerja sama dan akselerasi teknologi ini dapat bermanfaat bagi peserta. Dalam mendukung pengelolaan data PNS daerah yang juga merupakan peserta jaminan sosial yang dikelola Taspen baik jaminan pensiun, tabungan, hari tua, jaminan kecelakaan kerja maupun jaminan kematian," ujar Iqbal di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (30/10).
Hingga saat ini, baru sekitar 484 pemerintah daerah yang menggunakan aplikasi Taspen yang dikenal dengan SIMGAJI TASPEN dari total jumlah pemda sebanyak 542 pemerintah daerah. Kemudian, jumlah peserta Taspen hingga saat ini sebanyak 6,7 juta yang terdiri dari 4,2 juta peserta aktif dan 2,5 juta pensiunan.
Di tempat yang sama, Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan tujuan penandatanganan nota kesepahaman tersebut adalah untuk meningkatkan tata kelola data guna menunjang terlaksananya good governance serta memperkuat database informasi Keuangan Daerah baik kuantitas maupun kualitas data.
"Kemudian bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian dan pertukaran data serta pengembangan Sistem informasi Keuangan Daerah (SiKD). Lalu untuk meningkatkan akuntabilitas pengiriman data dan informasi keuangan daerah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat," kata Boediarso.
Boediarso berharap kerja sama tersebut dapat terlaksana secara efektif, efisien, produktif, dan optimal, sehingga dapat dihasilkan database Informasi Keuangan Daerah, khususnya data PNSD yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. "Sehingga bermanfaat dalam penyempurnaan kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," tegasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua TPN Ganjar-Mahfud: Pendukung Mas Ganjar Sabar, Jangan Sedih
TPN Ganjar-Mahfud tengah mengumpulkan dugaan kecurangan selama proses Pemilu 2024 berlangsung.
Baca SelengkapnyaCek Rekening, Kenaikan Gaji Pensiunan PNS, TNI/Polri Sebesar 12 Persen Cair Hari Ini
PT Taspen (Persero) telah menyalurkan pembayaran uang pensiun sesuai dengan penetapan/penyesuaian pensiun pokok yang berlaku terhitung tanggal 1 Januari.
Baca SelengkapnyaPastikan Kesejahteraan Pensiunan ASN, TASPEN Siap Salurkan THR Mulai 22 Maret 2024
Pemberian Tunjangan Hari Raya ini merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian para pensiunan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sistem Gaji Tunggal PNS Diterapkan di KPK dan PPATK, Kementerian Lain Kapan?
Menuru Anas, jika yang dimaksud gaji tunggal, maka ASN yang kerja dan tidak kerja gajinya akan sama.
Baca SelengkapnyaKenaikan Gaji Pensiunan PNS Sebesar 12 Persen Belum Cair Hingga Saat Ini, Begini Penjelasan Taspen
Pemerintah masih menunggu penerbitan PP tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Baca SelengkapnyaGanjar dan Anies Minta Prabowo Buka Data Pertahanan, TKN: Jelas Tidak Mau, Pertahanan Perlu Kerahasiaan
Dalam kehidupan negara demokrasi untuk menjaga kerahasiaan negara menjadi sebuah tantangan tersendiri.
Baca SelengkapnyaInfo Terbaru: Pencairan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Dirapel ke Bulan Maret 2024
Perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah TNI Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk pensiun sebesar 12 persen.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran Tegaskan Data Pertahanan Rahasia Negara: Data Nasabah dan Pasien Saja Rahasia
TKN Prabowo-Gibran mengatakan bahwa data pertahanan adalah bersifat rahasia.
Baca SelengkapnyaAturan Baru Berlaku 2024: Periode Kenaikan Pangkat PNS Jadi 6 Kali dalam Setahun
Proses penetapan kenaikan pangkat dilaksanakan secara digital menggunakan Sistem Informasi ASN atau SIASN.
Baca Selengkapnya