Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemenkeu: Diskon Pajak Mobil untuk Dorong Konsumsi Kelompok Menengah Atas

Kemenkeu: Diskon Pajak Mobil untuk Dorong Konsumsi Kelompok Menengah Atas Ekspor mobil. ©2013 Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Pemerintah resmi memberikan insentif fiskal berupa penurunan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor secara bertahap pada tahun ini. Hal ini dilakukan untuk mendongkrak industri manufaktur yang sempat lesu akibat pandemi Covid-19.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengatakan kebijakan ini sebetulnya bertujuan untuk mendorong konsumsi kelompok menengah ke atas. Pemerintah ingin, kelompok tersebut juga merasakan stimulus dari pemerintah.

Pemerintah sadar pertumbuhan kinerja ekonomi selama 2020 secara tren meningkat, namun konsumsi rumah tangga kelompok menengah ke atas belum terdorong secara optimal. Sebab, selama ini pemerintah hanya mendorong kelompok masyarakat miskin. Baik berupa bantuan sosial, UMKM, Banpres produktif hingga penundaan,

"Dan subsidi bunga kali tujuannya untuk mendorong konsumsi kelompok menengah atas pembelian mobil sampai dengan 1500 cc akan diberi diskon pajak PPnBM," ujarnya seperti dikutip dari laman Twitternya @prastow, Kamis (18/2).

Dia menekankan, diskon pajak mobil tersebuttarifnya bervariasi antara 10 sampai 30 persen yang diberikan selama sembilan bulan kedepan. Pada tiga bulan pertama dimulai Maret akan diberi diskon 100 persen. Kemudian tiga bulan kedua akan diberi diskon 50 persen dan tiga bulan ketiga akan diberi diskon 25 persen.

"Ini sangat bagus untuk mendorong konsumsi sekaligus mengungkit sektor industri otomotif apalagi kalau kita lihat penjualan kendaraan tahun 2020 lebih dari 50 persen," jelasnya.

Sebab itu, melalui adanya kebijakan pemerintah menargetkan akan menambah konsumsi sekitar 81.000 unit. Kebijakan ini juga dipastikan tidak akan menambah kemacetan karena bahkan belum melebihi konsumsi sebelum pandemi Covid-19.

(mdk/azz)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah

Pemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah

Khusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.

Baca Selengkapnya
Ini Syarat Harus Dilakukan Pemerintah Jika Ingin Naikkan Pajak Sepeda Motor BBM

Ini Syarat Harus Dilakukan Pemerintah Jika Ingin Naikkan Pajak Sepeda Motor BBM

Sangat disayangkan jika dukungan tersebut jadi dalih untuk memaksa masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ternyata, Kenaikan PPN 12 Persen Jadi Tertinggi di Asia Tenggara

Ternyata, Kenaikan PPN 12 Persen Jadi Tertinggi di Asia Tenggara

Kenaikan PPN dengan menggunakan single tarif dapat menyebabkan semakin menurunnya daya saing industri.

Baca Selengkapnya
Menko Airlangga: Masyarakat Pilih Keberlanjutan, Kebijakan Tarif PPN Naik 12 Persen Dilanjutkan

Menko Airlangga: Masyarakat Pilih Keberlanjutan, Kebijakan Tarif PPN Naik 12 Persen Dilanjutkan

Realisasi kenaikan PPN sebesar 12 persen pun pernah diungkap oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal.

Baca Selengkapnya
Benarkah Pemerintah akan Naikkan Pajak Sepeda Motor? Begini Penjelasan Jubir Menko Luhut

Benarkah Pemerintah akan Naikkan Pajak Sepeda Motor? Begini Penjelasan Jubir Menko Luhut

Rencana menaikkan pajak sepeda motor jadi salah satu strategi untuk menekan angka polusi di kota-kota besar seperti Jakarta.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Kemenkeu Tarik Pajak Rokok Elektrik Mulai 1 Januari 2024, Ini Aturan Resminya

Kemenkeu Tarik Pajak Rokok Elektrik Mulai 1 Januari 2024, Ini Aturan Resminya

Tujuan diterbitkannya PMK tersebut yaitu sebagai upaya mengendalikan konsumsi rokok oleh masyarakat.

Baca Selengkapnya