Merdeka.com - Pengkodean sistem harmonisasi (HS) disebut sebagai cela pelanggaran terhadap tindakan impor beras ilegal. Sebab, kode HS (kode pabean) antara beras premium dan medium tidak memiliki perbedaan.

"Kode HS sejak tahun 2008 itu berbeda antara beras premium dan medium. Tahun 2012 itu dijadikan sama. Ini membuka peluang pelanggaran," ujar Anggota Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Khudori dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (1/2).

Menurutnya, impor beras ilegal asal Vietnam harus mendapat perhatian lebih serius oleh lembaga terkait yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Sebab, lembaga itu yang memiliki otoritas untuk mengubah kode tersebut.

"Otoritasnya itu Kementerian Keuangan. Kenapa harus diubah?" Katanya.

Khudori juga mengatakan rendahnya level pemeriksaan beras dalam proses impor ikut memberi andil terhadap pelanggaran. "Level pemeriksaannya terlalu rendah. Petugas perlu memeriksa barangnya. Itu berarti level pemeriksaan harus dinaikan," ucapnya.

Dirinya juga mengharapkan ketiga kementerian terkait yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan dapat saling mendukung dalam penyelesaian kasus ini.

Sebelumnya, Menteri keuangan, Chatib Basri mengaku masih akan mengecek kode pabean sebagai izin impor beras pihak swasta. "Saya baru mau minta Pak Agung Kuswandono (Dirjen Bea Cukai)," ujar Chatib di kantornya, Jakarta.

Hal itu harus ditanyakan terlebih dahulu ke Bea Cukai. Diakuinya, tidak mudah mengenali jenis beras dengan kode pabean dalam skala besar.

"Saya mesti tanya Bea Cukai, kadang-kadang persoalan di lapangan itu, HS kan kode statistik tapi kalau barangnya mirip bagaimana? itu enggak gampang, apalagi kalau sudah ton," ungkapnya.

Diduga importir memanfaatkan kesamaan kode HS antara beras khusus dan beras medium. Dalam data otoritas pabean, kode kedua jenis beras berbeda harga itu sama-sama 1006.30.99.00.