Kemenkeu: Dana Pensiun Masyarakat Harus Ditingkatkan Jadi 10 Persen dari Gaji Bersih
Merdeka.com - Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Adi Budiarso mengingatkan bahwa dana pensiun masyarakat perlu ditingkatkan menjadi 10 persen dari take home pay atau gaji bersih.
Selain ditingkatkan dari take home pay, dana pensiun juga bisa digunakan untuk pendanaan ekonomi hijau dalam jangka panjang.
"Tabungan kita dalam bentuk pensiun dan asuransi sebagai respon secara sederhana untuk bencana atau perubahan iklim rata-rata baru 2 persen per take home pay setiap bulan. Kita ingin naikkan menjadi 10 persen," kata Adi dalam webinar "Transisi ke Ekonomi Hijau" yang dipantau di Jakarta, Kamis (6/1).
Saat ini, total dana pensiun masyarakat Indonesia baru mencapai 6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Adi optimistis Indonesia dapat meningkatkan dana pensiun tersebut sebagaimana negara-negara lain misalnya Malaysia yang dana pensiun atau asuransinya mencapai 60 persen dari PDB dan Australia hingga 130 persen dari PDB.
"Dengan makin dalam dana asuransi, semakin banyak lapangan kerja yang bisa kita ciptakan, termasuk investasi hijau bisa kita dorong," ucapnya.
Pajak Karbon
Selain itu, untuk ekonomi hijau, pemerintah juga telah merancang penerapan perdagangan dan pajak karbon yang rencananya mulai diterapkan pada tahun 2022.
Selanjutnya pada 2023 sampai 2024 pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menyiapkan regulasi, infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk penerapan bursa karbon.
Pada saat yang sama pemerintah juga berencana akan menerapkan cap untuk sektor di luar ketenagalistrikan beserta meregistrasi anggota bursa karbon.
"Di 2025 kita akan mengimplementasikan perdagangan karbon secara penuh melalui bursa karbon, memperluas sektor cap and trade dan cap and tax dengan tahap sesuai dengan kesiapan sektor, dan menerapkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) tata laksana pajak karbon untuk sektor lainnya," tutupnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun
Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaOJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?
Per Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).
Baca SelengkapnyaPersaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaAturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini
Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaMenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari
KemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Naikkan Dana Peremajaan Sawit Jadi Rp60 Juta Per Hektare
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat di Istana Negara untuk membahas sejumlah isu penting terkait kebijakan sawit di Indonesia.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaDemi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga
Demi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga.
Baca Selengkapnya