Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi belanja negara sampai dengan akhir November 2021 mencapai Rp2.310,4 triliun, atau sekitar 84 persen dari pagu Rp2.750 triliun. Posisi belanja ini naik tipis 0,1 persen dibandingkan posisi periode sama tahun lalu sebesar Rp2.308,2 triliun.

"Jika kita lihat tanggal 31 Oktober 2021 masih Rp2.058 triliun, berarti ada kenaikan Rp250 triliun sendiri belanja negara kita," kata dia dalam APBN KiTa, Selasa (21/12).

Jika dirinci, belanja pemerintah pusat sudah mencapai Rp1.599,3 triliun atau 81,8 persen dari pagu Rp1.954,5 triliun. Realisasi ini naik sebesar 2,5 persen secara tahunan.

Belanja pemerintah pusat ini terdiri dari belanja K/L Rp937,3 triliun atau 90,8 persen dari pagu Rp1.032 triliun dan belanja non K/L Rp662 triliun atau 71,8 persen dari pagu Rp 922,6 triliun. Belanja non K/L tercatat -6,5 persen.

Sementara itu, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mencapai Rp711 triliun atau turun 4,9 persen. TKDD terdiri dari transfer ke daerah Rp646,5 triliun atau turun 5,3 persen (yoy) dan dana desa Rp64,5 triliun atau turun 0,9 persen (yoy).

Adapun pembiayaan anggaran terealisasi Rp642,6 triliun atau 60,7 persen dari pagu Rp1.006,4 triliun. Pembiayaan anggaran ini turun 41,7 persen (yoy) dibanding tahun lalu sebesar Rp1.101,5 triliun.

"Kenaikan belanja negara adalah untuk membantu masyarakat Rp5,57 triliun dalam bentuk bantuan pemulihan untuk UMKM, pengadaan vaksin, subsidi upah dan subsidi kuota," tandas Menteri Sri Mulyani.

Pendapatan per November 2021 Rp 1.699 T

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pendapatan negara sampai akhir November 2021 mencapai Rp1.699,4 triliun, atau sekitar 97,5 persen dari total pagu Rp1.743,6 triliun. Posisi penerimaan ini pun tumbuh jika dibanding periode sama tahun lalu sebesar Rp1.423,1 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan negara sampai November ditopang oleh penerimaan pajak hingga mencapai Rp 1.082,6 triliun, atau tumbuh 17 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu tercatat Rp925,3 triliun.

Penerimaan pajak terus melanjutkan tren positif, sejalan dengan pemulihan aktivitas ekonomi dan melandainya varian delta. Capaian penerimaan pajak hingga November sudah mencapai 88 persen dari target APBN sebesar Rp1.229,6 triliun.

"Ini yang paling penting ditunjukkan oleh pajak kenaikan penerimaannya pertumbuhannya naik terus dari 15 persen (bulan Oktober) ke 17 persen. Sehingga total penerimaan negara juga tubuhnya semakin kuat menjadi 19,4 persen," kata dia alam Konferensi Pers APBN KiTa, Selasa (21/12).

Kenaikan tertinggi ada pada PPh migas dengan 57,7 persen, karena didorong oleh kenaikan harga komoditas minyak bumi dan gas bumi. Kemudian PPh non migas tumbuh 12,6 persen.

PPN tumbuh 19,8 persen didorong PPN dalam negeri, lantaran aktivitas ekonomi yang kembali normal dan PPN impor yang didukung kegiatan impor meningkat signifikan. Lalu, PBB tumbuh minus 6,2 persen disebabkan masih ditopang pendapatan PBB migas, dan pajak lainnya tumbuh 79,7 persen dampak penyesuaian tarif bea materai.

"Kita lihat sebagai indikator pemulihan ekonomi yang tumbuh 19,8 persen hampir 20 persen, ini karena aktivitas ekonomi yang tampaknya mengalami penguatan yang cukup tinggi terutama sesudah kita bisa melakukan penanganan Delta varian," jelasnya.

Penerimaan PPH 21 meningkat sejalan dengan perbaikan utilisasi tenaga kerja. PPH 21 mengalami pertumbuhan 11 persen di bulan November 2021. "Hingga November kita lihat semuanya sudah mengalami pembalikan untuk PPH 21, tahun lalu kontraksinya 5,2 persen sekarang sudah tumbuh 3,4 persen. Bahkan kalau kita lihat 11 persen itu adalah pertumbuhan bulan November," ucapnya.

Hal ini menggambarkan pemulihan ekonomi yang menciptakan kesempatan kerja telah menimbulkan adanya Penerimaan PPH pasal 21. Sebab, PPH pasal 21 adalah pajak yang dibayarkan oleh karyawan.

PPH 22 impor juga mengalami kenaikan bahkan melonjak sesuai dengan neraca pembayaran. Pertumbuhannya di bulan November mencapai 364 persen.

PPh Badan juga tumbuh sangat baik sejalan dengan berakhirnya waktu pemberian insentif pengurangan angsuran pada mayoritas sektor serta kinerja penerimaan sektor-sektor yang tumbuh sangat baik.

PPh 26 masih tumbuh baik disebabkan kenaikan pembayaran dividen ke SPLN. Disisi lain, PPh Final sedikit membaik di bulan November karena peningkatan PPh Final Jasa Konstruksi, namun secara agregat masih terkontraksi karena penurunan suku bunga dan penurunan tarif PPh Final Bunga Obligasi

PPN DN melambat disebabkan penurunan pembayaran ketetapan pajak. Demikian Penerimaan PPN Impor stabil sejalan dengan kuatnya pertumbuhan impor.

Selain, itu penerimaan negara pada November 2021 juga ditopang dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp232,25 triliun, atau setara dengan 108,0 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp215 triliun. Realisasi ini pun tumbuh 26,6 persen jika dibandingkan posisi periode sama tahun lalu yang hanya tercatat Rp183,5 triliun.

Jika dirincikan, posisi penerimaan kepabeanan dan cukai terdiri dari cukai yang tumbuh 10,84 persen meskipun terjadi kenaikan cukai rokok, bea masuk tumbuh 18,25 persen dipengaruhi trend kinerja impor nasional yang terus meningkat, dan melonjak lebih tinggi hingga 819,49 persen adalah bea keluar, dikarenakan volume dari ekspor terutama komoditas tembaga bauksit dan kelapa sawit.

"Penerimaan bea masuk dan bea keluar yang tumbuh positif ini menjadi kontributor utama," katanya.