Merdeka.com - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata menyebut bahwa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng bukan untuk mengendalikan inflasi. Melainkan, dana ini dikucurkan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Dia berharap, dengan adanya program BLT minyak goreng ini, masyarakat bisa merespon secara layak terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng. "Kita memerlukan program lain untuk mengendalikan inflasi itu sendiri," kata Isa dalam konferensi pers BLT Minyak goreng, Kamis (8/4).

BLT minyak goreng akan diberikan sebesar Rp100.000 setiap bulan (April, Mei, Juni) yang diserahkan sekaligus dengan total nilai Rp300.000 pada April 2022. Pencairan BLT minyak goreng akan dilakukan mulai tanggal 4 sampai 21 April 2022.

Dia menegaskan, pemerintah tidak asal membuat program bantuan sosial untuk masyarakat. Meskipun program BLT minyak goreng ini berlangsung 3 bulan saja, tidak menutup kemungkinan program ini akan dilanjutkan. Namun, keputusan itu akan berlanjut setelah Pemerintah melakukan evaluasi.

"Kita mencoba merespon ini secara tepat bukan menyelenggarakan secara tidak terukur. Oleh karena itu, kita lihat saat ini memang tiga bulan April, Mei, Juni ini, kita lihat apakah kemudian nanti apakah sudah cukup merespon kenaikan harga-harga yang terjadi, dan kita akan mengevaluasi kembali," katanya.

Ekonomi Dipenuhi Ketidakpastian

Menurutnya, saat ini kondisi perekonomian global dan domestik masih diselimuti dengan ketidakpastian. Karena itu, pemerintah terlebih dahulu akan mempertimbangkan dengan matang dalam merespon apakah ke depan program BLT minyak goreng akan diperpanjangan atau tidak.

Diketahui, pemerintah mempersiapkan anggaran sebesar Rp6,2 triliun untuk 20,65 juta orang bagi penerima BLT minyak goreng yang juga tahun 2022 ini menerima bantuan PKH dan bansos pangan.

Kemudian untuk program untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (PKLW) makanan, akan diberikan kepada 2,5 juta orang dengan jumlah anggaran yang disiapkan sebesar Rp0,75 triliun atau Rp750 miliar. Sehingga total BTL minyak goreng ini teralokasi sebesar Rp6,9 triliun.

"Kita ingin memastikan anggaran-anggaran tambahan ini, semuanya kita kategorikan sebagai anggaran PEN karena basisnya yaitu bansos pangan dan BTPKLWN itu program PEN. Jadi sudah ada," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com