Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemenkeu Beberkan Alasan Jiwasraya Tak Dapat PMN di 2020

Kemenkeu Beberkan Alasan Jiwasraya Tak Dapat PMN di 2020 jiwasraya. ©2018 blogspot.com

Merdeka.com - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata mengungkapkan, salah satu alasan tidak masuknya Jiwasraya dalam suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 2020 mendatang, karena kasus Jiwasraya cukup serius dan tidak bisa hanya diselesaikan melalui PMN saja.

"Kita upayakan apakah, kalau kemudian nanti dengan PMN juga PMN yang harus betul-betul punya prospek dan mengatasi persoalannya. Jangan istilahnya menggarami lautan," kata dia saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/12).

Dia mengatakan, dalam upaya menyehatkan Jiwasraya ada beberapa penyertaan modal alternatif lain yang tentu saja tengah dirancang pihaknya dan juga Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Nantinya, Menteri BUMN Erick Thohir sendiri akan melaporkan bagaimana cara mengatasi Jiwasraya.

"Tapi intinya, kita akan tangani permasalahan Jiwasraya tidak harus dengan PMN, makanya caranya bagaimana, tunggu," tandasnya.

7 BUMN dapat PMN Rp17,73 Triliun

Kemenkeu akan mengalokasikan bantuan pendanaan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 mencapai sebanyak Rp17,73 triliun. Dari jumlah tersebut nanti salah satunya akan disuntikkan kepada tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, merincikan dari total alokasi PMN sebesar Rp17,73 triliun PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjadi penerima terbesar yakni Rp5 triliun. Penyertaan dana tersebut akan dipergunakan PLN dalam menyelesaikan pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan.

"Untuk program pengembangan pembangkit listrik termasuk yang berasal dari energi baru dan terbarukan, transmisi, gardu induk, dan listrik pedesaan serta mempercepat penyediaan listrik di seluruh wilayah Indonesia," katanya dalam rapat di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (2/12).

Kemudian alokasi terbesar kedua diberikan kepada perusahaan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) yang mencapai sebesar Rp3,76 triliun yang berasal dari konversi utang Subsidiary Loan Agreement (SLA) menjadi ekuitas.

"Ini untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder sehingga dapat lebih berperan dalam pengembangan armada maritim nasional serta mendukung nawacita pemerintah dalam wujudkan poros maritim dunia," ujar dia.

Untuk selanjutnya, penyertaan modal melalui PMN terbesar ketiga diberikan kepada PT Hutama Karya yang mencapai sebesar Rp3,5 triliun, kemudian PT Sarana Multigriya Finansial sebesar Rp2,5 triliun, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp 1 triliun, PT Geo Dipa Energi sebesar Rp700 miliar, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PBUI) sebesar Rp270 miliar.

Selain tujuh BUMN itu, pemerintah mengalokasikan PMN sebesar Rp1 triliun ke BUMN dalam rangka penguatan neraca transaksi berjalan yang selama ini telah menjadi permasalahan struktural Indonesia dan terus mengalami defisit yang meningkat.

Pantau Audit Keuangan Jiwasraya

Khusus Bidang Komunikasi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan, akan terus melakukan monitoring terkait dengan perkembangan tunggakan polis perusahaan asuransi nasional Jiwasraya. Sampai saat ini, pihaknya pun masih menunggu laporan dari Kejaksaan Agung.

"Tunggu saja. Belum ada (laporan terbaru) " kata dia saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (26/11).

Sembari menunggu laporan dari Kejaksaan Agung, Kementerian BUMN akan memantau audit keuangan Jiwasraya setiap minggunya. Hal tersebut dilakukan, untuk mengetahui perkembangan di tubuh perusahaan.

"Memang sangat intens kemajuannya setiap minggu kita minta. Karena pengen kasih investor makanya harus intens. Untuk buat Jiwasraya semakin baik di mata investor," jelas dia.

Dirinya juga terus berkomitmen untuk mendorong agar keuangan Jiwasraya bisa kembali membaik. Dengan demikian, calon investor yang ingin menyuntikan dananya ke Jiwasraya tak ragu dengan kondisi yang saat ini terjadi.

"Paling enggak dipilih mana yang dipertahankan dan yang jelek gimana jeleknya ditutupi. Ini perkembangannya bagus. Calon investor tunggu. Karena mau jual barang harus diperbaiki ya," tandasnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ini Dia PNS Bakal Terima Nominal THR Paling Tinggi se-Indonesia
Ini Dia PNS Bakal Terima Nominal THR Paling Tinggi se-Indonesia

Dengan kemampuan itu, dia menyebut DKI Jakarta memiliki kesiapan untuk menganggarkan THR dan gaji ke-13.

Baca Selengkapnya
Rapel Kenaikan Gaji PNS Cair Hari Ini, Segini Besarannya
Rapel Kenaikan Gaji PNS Cair Hari Ini, Segini Besarannya

Pencairan kenaikan gaji PNS ini telah dikonfirmasi langsung oleh Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata.

Baca Selengkapnya
Cerita Nasabah PNM Mekaar Cerdas Kelola Modal BRI: Bikin Jamu 'Dewi Poetri', Produk sampai Dipuji Jokowi
Cerita Nasabah PNM Mekaar Cerdas Kelola Modal BRI: Bikin Jamu 'Dewi Poetri', Produk sampai Dipuji Jokowi

Jamu Dewi Poetri pun dikenalkan dan dipuji Jokowi layak masuk pasar yang lebih besar kepada seluruh anggota PNM yang hadir.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Kukuhkan Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Budi Waseso Kembali Jadi Ketua
Jokowi Kukuhkan Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Budi Waseso Kembali Jadi Ketua

Pengukuhan Pengurus Kwarnas Pramuka periode 2023-2028 berdasarkan Keputusan Presiden.

Baca Selengkapnya
TNI Periksa Prajurit Diduga Serang Markas Polres Jayawijaya
TNI Periksa Prajurit Diduga Serang Markas Polres Jayawijaya

Dugaan prajurit TNI menyerang Polres Jayawijaya itu ditangani Kodam XVII/Cenderawasih.

Baca Selengkapnya
Aturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini
Aturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini

Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.

Baca Selengkapnya
Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib
Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib

Aturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.

Baca Selengkapnya
Wacana Pemakzulan Jokowi, Kapten Timnas AMIN: Ini Negara Demokrasi, Biar Rakyat Menilai
Wacana Pemakzulan Jokowi, Kapten Timnas AMIN: Ini Negara Demokrasi, Biar Rakyat Menilai

Wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca Selengkapnya
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.

Baca Selengkapnya