Merdeka.com - Ojek online kini telah memiliki aturan mengenai keberlangsungan usahanya dalam Peraturan Menteri (PM) No 12 Tahun 2019. Dari berbagai aspek yang ditentukan, salah satunya mengenai tarif. Hanya saja, detail tarif ini akan disebutkan dalam Surat Keputusan (SK) yang saat ini sedang dirumuskan.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, mengatakan aplikator mengusulkan tarif batas atas sekitar Rp 2.000 per kilometer (Km).

"Sementara para pengemudi, mereka lebih ke short term dan mintanya di atas itu, sekitar Rp 2.400. Hanya saja itu belum pasti gross atau nett. Jadi kita harus mengakomodir semua, bisnis juga tetap berlangsung, driver tetap sejahtera, konsumen juga tidak kemahalan," jelas Budi di Kantornya, Jakarta, Selasa (19/3).

Dia memastikan tarif ojek online ini akan dibatasi melalui tarif batas atas dan bawah. "Tetap ada tarif batas atas dan tarif batas bawah. Awalnya ada yang mengusulkan tidak perlu tarif batas atas, tapi masukan YLKI itu harus ada untuk melindungi konsumen, kita akomodir itu," katanya.

Mengenai kepastian besaran tarif ojek online ini, Budi mengaku akan menyelesaikan secepat mungkin untuk kemudian dilakukan sosialisasi di beberapa kota besar di Indonesia.

Reporter: Ilyas Istianur Praditya

Sumber: Liputan6