Merdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan belum ada kenaikan tarif angkutan umum selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi. Sebab, daya beli masyarakat masih rendah, sehingga pemerintah harus hati-hati dalam menaikkan tarif.

"Kita memang hati-hati dalam hal ini karena kita juga melihat daya beli dari masyarakat ini kan menurun, bagaimana kalau kita melakukan kenaikan tarif ini, tentu demand-nya akan tidak maksimal. Padahal sektor perhubungan darat ini juga harus eksis," kata Budi dalam konferensi pers, Selasa (9/6).

Dia menjelaskan, selama masa pandemi corona, okupansi angkutan umum menurun drastis. Sehingga para operator akan menaikkan tarif.

"Lazimnya kalau ada suatu penurunan okupansi otomatis uang yang didapat oleh para operator ini tidak banyak. Sehingga mengakibatkan keharusan untuk menentukan tarif," ujarnya.

Meski demikian, Kemenhub untuk saat ini tidak akan menaikkan tarif angkutan umum, agar daya beli masyarakat dan pemasukkan ke operator transportasi umum tetap tumbuh. Jika demand sudah tumbuh saat masa transisi ini atau pada masa normal baru nanti, maka tidak menutup kemungkinan akan akan dilakukan penyesuaian tarif.

"Kalau demand tumbuh, sebenarnya sama saja kalau ditetapkan tarif tinggi demandnya turun, sehingga yang beroperasi itu ditentukan oleh demand, ini juga menjadi masalah. Tapi kalau kita pertahankan dulu tarif, demandnya naik, ya nanti akan kita lihat, kita hitung," tandasnya.

Tarif Bus Naik

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyampaikan tarif bus Angkutan Antar-Kota dalam Provinsi (AKAP) naik karena ada penyesuaian dengan batasan jumlah penumpang yang dikurangi setengahnya dari kapasitas angkutan. Ini sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Hari ini sudah beroperasi dengan tarif sudah berbeda, tarifnya sedikit tinggi, misalkan dari Garut ke Jakarta yang biasanya Rp65 ribu menjadi Rp75 ribu," kata Kepala Dishub Kabupaten Garut Suherman dikutip dari Antara Garut, Senin (8/6).

Dia menuturkan, pelaku usaha bus harus mematuhi aturan batasan kapasitas penumpang sebanyak 50 persen untuk menjaga jarak antar-penumpang lainnya sehingga terhindar dari penularan virus. Adanya batasan penumpang itu, maka ada penyesuaian tarif lebih tinggi dari sebelumnya agar pelaku usaha angkutan umum tidak merugi saat beroperasi.

"Jika melebihi aturan jumlah penumpang maka akan diturunkan saat itu juga. Jadi harus sesuai SOP kesehatan," kata Suherman.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6.com